 |
| Sejumlah kontainer untuk tenant UMKM di sisi kalimalang |
inijabar.com, Kota Bekasi - PT Mitra Patriot selaku pengelola wisata air Kalimalang, diketahui menetapkan skema tarif sewa berbeda untuk tenant kontainer di kawasan wisata tersebut. Pelaku UMKM Kota Bekasi dikenakan biaya sekitar Rp50 juta per tahun per kontainer, setengah dari tarif tenant non-UMKM yang mencapai Rp100 juta per tahun.
Kebijakan tersebut ditetapkan sebagai bentuk keberpihakan terhadap UMKM, agar pelaku usaha kecil dapat masuk ke kawasan wisata strategis. Dari total 87 unit kontainer yang akan ditempatkan, sebanyak 12 unit dialokasikan khusus untuk UMKM.
Untuk menekan biaya, pengelola menawarkan opsi sewa kolektif di mana satu kontainer dapat digunakan oleh dua hingga tiga pelaku usaha UMKM. Dengan skema ini, biaya sewa per pelaku usaha bisa lebih terjangkau.
Namun demikian, penetapan tarif ini menuai sorotan dari DPRD Kota Bekasi. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Alit Jamaludin, menilai tarif sewa kontainer sebesar Rp50 juta per tahun atau setara Rp4 juta per bulan masih memberatkan pelaku UMKM, terutama karena potensi wisata belum terbukti.
"UMKM dipatok Rp50 juta per tahun, non-UMKM Rp100 juta. Itu jelas mencekik, bukan melindungi. Bayangkan, UMKM harus bayar Rp4 juta per bulan, sementara potensi wisata belum terbukti. Ini kebijakan yang keliru," ujar Alit, Senin (19/1/2026).
Alit mendesak Pemerintah Kota Bekasi melakukan kajian ulang terhadap penetapan tarif tersebut. Menurutnya, kesejahteraan masyarakat kecil harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar proyek bisnis yang menguntungkan BUMD.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim, juga menyoroti minimnya komunikasi PT Mitra Patriot dengan legislatif dalam pembahasan proyek wisata air Kalimalang, termasuk rencana penempatan kontainer UMKM.
"Kami, khususnya Komisi III DPRD Kota Bekasi, tidak pernah dilibatkan. Semua keputusan diambil sepihak oleh PT Mitra Patriot," tegas Arif.
Terpisah, Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe menegaskan bahwa ketentuan harga sewa belum final dan masih dalam tahap pengkajian. Pemerintah memastikan, akan memberikan subsidi agar tidak memberatkan pelaku usaha.
"Nah ini kan belum fix masalah harga. Ini kan belum. Masih dikaji, kita mesti siapkan dulu tempatnya, dan pasti tidak akan mahal. Jadi kita memberikan itu, ada subsidi dari pemerintah," papar Harris.
Namun Harris memastikan, pemerintah Kota Bekasi telah menyiapkan skema khusus, agar tarif sewa tidak memberatkan pelaku usaha, terutama UMKM yang menjadi sasaran utama kebijakan pemberdayaan ekonomi lokal. (Pandu)
