![]() |
| Walikota Bandung M.Farhan |
inijabar.com, Kota Bandung- Kepemimpinan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan di tahun pertama sejak dilantik pada 20 Februari 2025 penuh dinamika. Terlebih belum genap satu tahun pendampingnya yakni Wakil Walikota Bandung Erwin ditetapkan sebagai Tersangka oleh pihak Kejaksaan Negeri Kota Bandung terkait dugaan penyalahgunaan wewenang.
Tahun pertama, kata Farhan, digunakan sebagai fase kritis untuk mendiagnosis masalah dan merumuskan solusi kontekstual.
Farhan menegaskan, penguatan tata kelola pemerintahan dan kota menjadi tantangan paling utama sekaligus prioritas strategis untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
Dia juga menilai, tanpa pembenahan mendasar pada sistem tata kelola, berbagai persoalan kompleks yang dihadapi Kota Bandung akan sulit terselesaikan.
"Tantangan paling utama tetap masalah tata kelola. Tata kelola pemerintahan dan tata kelola kota secara keseluruhan," ujarnya Rabu (21/1/2026).
Farhan mengungkapkan, sejak awal menjabat, fokus pemerintahannya adalah meletakkan fondasi yang kokoh untuk pembangunan jangka panjang. Visi "Bandung Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis" diharapkan dapat diwujudkan secara berkelanjutan dalam lima tahun ke depan melalui kerangka tata kelola yang solid.
Program seperti Siskamling Siaga Bencana menjadi salah satu instrumen untuk menyentuh langsung persoalan di akar rumput.
"Dari turun ke wilayah, saya menemukan banyak persoalan, tetapi di saat yang sama juga selalu ada solusi. Banyak masalah itu sebenarnya sudah punya jalan keluar," ujar Farhan, menekankan pentingnya pendekatan berbasis bukti.
Dalam membenahi tata kelola, Farhan memperkenalkan prinsip "Tiga P" sebagai kompas kebijakan: Pantas, Patut, dan Patuh. Setiap kebijakan dan tindakan pemerintah, menurutnya, harus diuji dengan pertanyaan: pantaskah dilakukan, patutkah didapatkan, dan patuhkah terhadap aturan yang berlaku.
"Prinsip ini menjadi dasar agar pemerintahan berjalan dengan integritas dan akuntabilitas," ucapnya.
Dia juga menekankan komitmen Pemerintah Kota Bandung untuk bersikap transparan dan terbuka dalam mengelola kota, termasuk dalam mengungkapkan berbagai masalah yang masih dihadapi. Keterbukaan ini ditujukan untuk mengundang masukan, kritik konstruktif, dan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk para ahli dan masyarakat sipil.
"Kami terbuka, tidak menutup-nutupi. Supaya para ahli bisa bersuara, mengkritik, dan memberi masukan. Itu membantu kami melihat hal-hal yang sebelumnya menjadi blind spot," kata Farhan.
Meski mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang menanti, Farhan menyebut capaian satu tahun terakhir merupakan hasil sinergi seluruh elemen pemerintah dan masyarakat.
Farhan memastikan bahwa seluruh upaya ke depan akan tetap dikonsentrasikan untuk kepentingan warga dan keberlanjutan pembangunan Kota Bandung.(*)




