 |
| Walikota Bandung Muhammad Farhan |
inijabar.com, Kota Bandung- Peningkatan angka perceraian di Kota Bandung kembali menjadi sorotan. Fenomena ini mencerminkan rapuhnya ketahanan keluarga di tengah tekanan sosial dan ekonomi perkotaan. Ironisnya, di saat kasus terus bertambah, Pemerintah Kota Bandung justru belum memiliki gambaran jelas mengenai penyebab dominan perceraian tersebut.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan secara terbuka mengakui belum menerima data rinci terkait faktor utama pemicu perceraian di wilayahnya.
“Saya belum tahu kalau itu mah, belum mengetahui secara jelas,” ujar Farhan, Rabu (4/2/2026).
Pernyataan tersebut memunculkan tanda tanya besar soal sejauh mana kesiapan pemerintah daerah dalam membaca dan mengantisipasi persoalan sosial yang kian kompleks.
Padahal, perceraian bukan sekadar urusan administratif, melainkan berkaitan langsung dengan dampak lanjutan seperti kesejahteraan anak, kemiskinan perempuan, hingga potensi masalah sosial baru.
Berbagai faktor disebut kerap melatarbelakangi perceraian di kawasan perkotaan, mulai dari konflik berkepanjangan, tekanan ekonomi rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kecanduan judi online, hingga praktik meninggalkan pasangan tanpa kejelasan. Namun, tanpa data resmi yang terpetakan, faktor-faktor tersebut masih sebatas asumsi publik.
Farhan menyebut Pemkot Bandung melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) telah menyiapkan kemudahan layanan administrasi, baik bagi pasangan yang menikah maupun setelah bercerai. Layanan tersebut meliputi pembaruan data kependudukan, kartu keluarga, hingga akta perceraian.
Namun kebijakan ini dinilai belum menyentuh substansi persoalan. Fokus pada kemudahan administrasi setelah perceraian justru menimbulkan kesan bahwa pemerintah lebih siap mengurus dampak, ketimbang mencegah penyebabnya.
Sejumlah pihak menilai, tanpa basis data yang kuat dan kebijakan lintas sektor, mulai dari penguatan ekonomi keluarga, layanan konseling, hingga penanganan kecanduan judol (judi online) lonjakan angka perceraian berpotensi terus berulang.
Meningkatnya perceraian di Kota Bandung kini menjadi alarm sosial. Bukan hanya soal berakhirnya ikatan pernikahan, tetapi tentang absennya intervensi kebijakan berbasis data dalam menghadapi krisis keluarga di tengah kota yang terus tumbuh dan semakin kompleks.(*)
