 |
| Wabup Garut Putri Karlina |
inijabar.com, Garut– Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, menegaskan dirinya tidak pernah ikut campur secara berlebihan dalam proses mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut. Bahkan, ia berani bersumpah untuk membantah tudingan intervensi tersebut.
“Demi Allah saya berani bersumpah demi apa pun, sepanjang mutasi jabatan saya tidak pernah ikut campur yang terlalu bagaimana-bagaimana,” ujar Putri.
Pernyataan itu disampaikan di tengah sorotan publik terhadap dinamika mutasi jabatan di Kabupaten Garut. Putri mengakui, Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, memang memberitahukan komposisi pejabat yang akan ditempatkan dalam rotasi jabatan.
“Memang memberitahu nih orang-orang yang akan jadi,” katanya.
Namun, ia menegaskan tidak pernah membuka jalur atau metode apa pun untuk meloloskan promosi jabatan tertentu. Selama hampir satu tahun masa kepemimpinannya, Putri mengklaim hanya merekomendasikan tidak lebih dari lima orang untuk promosi, itupun berdasarkan pertimbangan kinerja.
“Endorse-nya karena apa? Karena kinerjanya kelihatan, kedengaran. Kalau bagi saya ngapain diputer-puter kalau orangnya sama saja. Ngapain diganti-ganti kalau kinerjanya begitu-begitu saja,” tegasnya.
Putri bahkan menyebut mutasi jabatan bukanlah hal yang menarik baginya. Ia menyinggung bahwa di sejumlah daerah, mutasi bisa menjadi “ladang” kepentingan, namun ia memastikan hal tersebut tidak berlaku dalam kepemimpinannya.
“Mungkin di daerah lain di sektor-sektor lain mutasi itu jadi ladang. Bagi saya enggak. Saya enggak urusan,” ujarnya.
Analisis Kepemimpinan Syakur–Putri
Pernyataan Putri Karlina memperlihatkan pola kepemimpinan yang berusaha membangun jarak dari praktik transaksional dalam birokrasi. Dengan menegaskan peran Bupati sebagai pengambil keputusan utama, duet Abdusy Syakur Amin–Putri Karlina tampak membagi peran secara formal: bupati sebagai penentu akhir komposisi, wakil sebagai pemberi masukan terbatas berbasis kinerja.
Secara politik-administratif, model ini menunjukkan dua hal. Pertama, sentralisasi keputusan tetap berada di tangan bupati. Kedua, wakil bupati berupaya menjaga citra profesional dan menghindari tudingan bermain dalam promosi jabatan.
Namun demikian, pengakuan bahwa bupati memberitahukan nama-nama pejabat sebelum ditetapkan menunjukkan adanya komunikasi internal yang intens. Dalam praktik tata kelola pemerintahan daerah, komunikasi semacam ini lazim sebagai bagian dari soliditas pasangan kepala daerah. Tantangannya adalah memastikan proses tersebut tetap transparan, berbasis merit, dan tidak membuka ruang persepsi negatif di publik.
Sejauh ini, pasangan Syakur–Putri menghadapi ujian konsistensi: apakah komitmen berbasis kinerja benar-benar tercermin dalam hasil mutasi dan rotasi jabatan, atau justru memunculkan polemik baru di kalangan birokrasi.
Publik Garut kini menunggu, apakah gaya kepemimpinan yang diklaim bersih dari intervensi ini mampu memperkuat reformasi birokrasi, atau sekadar menjadi klarifikasi di tengah riak politik internal pemerintahan daerah.(*)
