 |
| Salah satu menu MBG yang dibawa siswa dari sekolah nya di Jawa Barat |
inijabar.com, Kota Bandung- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan.
Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dalam Sidang Kabinet melaporkan kebutuhan logistik yang mencengangkan, satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membutuhkan satu ekor sapi per hari.
Dengan target 19.000 dapur SPPG aktif hingga Desember 2025, artinya diperlukan 19.000 ekor sapi dipotong setiap hari di seluruh Indonesia.
Angka yang fantastis, sekaligus memunculkan tanda tanya besar: siapkah rantai pasok nasional?
Secara faktual, produksi sapi potong nasional selama ini masih menghadapi tantangan defisit. Indonesia masih mengandalkan impor sapi bakalan maupun daging beku untuk menutup kekurangan konsumsi nasional.
Jika benar setiap hari dibutuhkan 19.000 ekor sapi hanya untuk MBG, maka dalam sebulan kebutuhan bisa menembus lebih dari setengah juta ekor.
Belum lagi distribusi ke ribuan titik dapur di daerah terpencil, wilayah kepulauan, hingga daerah dengan infrastruktur terbatas. Tantangan logistiknya bukan sekadar penyembelihan, tetapi juga rantai dingin (cold chain), penyimpanan, dan pengawasan kualitas daging.
Ironisnya, di sejumlah daerah justru muncul laporan menu MBG yang jauh dari narasi “satu sapi per dapur”.
Fakta Lapangan: Menu Hemat, Jauh dari Daging
Di beberapa sekolah, menu yang diterima siswa disebut-sebut hanya berupa:
Sepotong roti tawar atau roti manis kecil
Satu plastik kecil kacang
Satu buah pisang
Tidak terlihat lauk hewani seperti daging sapi, ayam, atau ikan dalam porsi memadai. Bahkan untuk menu protein nabati pun porsinya dinilai minim.
Seorang wali murid di salah satu SD negeri di Jawa Barat mempertanyakan menu MBG yang diterima anaknya.
“Katanya makan bergizi, tapi anak saya cuma bawa pulang cerita makan roti sama pisang. Dagingnya di mana?”
Di sekolah lain, siswa mengaku hanya mendapat menu sederhana tanpa lauk protein hewani.
Jika pola ini terjadi di banyak daerah, maka klaim kebutuhan 19.000 sapi per hari menjadi kontras dengan realita di lapangan.
Program sebesar MBG memang membutuhkan perencanaan makro yang ambisius. Namun publik berhak mempertanyakan konsistensi antara perhitungan kebutuhan logistik pusat dan kualitas sajian di tingkat sekolah.
Apakah distribusi anggaran belum merata?
Apakah dapur SPPG belum seluruhnya beroperasi?
Atau memang terjadi penyesuaian menu karena keterbatasan pasokan?
Jika benar setiap dapur nantinya memasak satu ekor sapi per hari, maka transparansi data pasokan, kontrak pengadaan, hingga mekanisme distribusi menjadi krusial. Tanpa pengawasan ketat, celah pemborosan atau ketimpangan sangat mungkin terjadi.
Gizi Anak Jangan Jadi Sekadar Narasi
MBG digadang-gadang sebagai program strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun ketika di lapangan siswa hanya menerima roti, kacang plastik, dan pisang, publik wajar bertanya, ini program makan bergizi atau sekadar makan gratis?
Ambisi 19 ribu sapi per hari terdengar heroik. Tetapi sebelum bicara skala nasional, yang paling mendasar adalah memastikan setiap anak benar-benar mendapatkan protein, kalori, dan mikronutrien sesuai standar gizi.
Karena pada akhirnya, yang dibutuhkan bukan angka besar di meja kabinet—melainkan isi piring yang nyata di meja sekolah.(*)
