 |
| Ilustrasi |
inijabar.com, Kota Bogor – Hasil survei Lembaga Survei Visi Nusantara (LS Venus) yang mengungkap dugaan gejala “pecah kongsi” antara Wali Kota Bogor dan wakilnya memantik perdebatan.
Survei yang digelar 10–15 Februari 2026 terhadap 800 responden itu mencatat tingkat kepuasan publik terhadap Dedie A. Rachim sebesar 46,75 persen, sementara Jenal Mutaqin berada di angka 51,75 persen.
Founder LS Venus, Yusfitriadi, menyebut ada tiga indikator dugaan retaknya hubungan keduanya: dominasi peran wali kota, tingginya intensitas kemunculan wakil wali kota di ruang publik, serta perbedaan orientasi politik. Saat ini Dedie diketahui menjabat Ketua DPD PAN Kota Bogor, sedangkan Jenal merupakan kader Gerindra.
Menakar Metodologi
Secara kuantitatif, jumlah 800 responden dalam survei tingkat kota tergolong memadai. Dengan asumsi metode random sampling, margin of error umumnya berada di kisaran ±3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Namun, LS Venus tidak secara terbuka mempublikasikan detail teknis seperti sebaran wilayah sampel, komposisi demografis, hingga metode penarikan responden (tatap muka atau daring).
Transparansi metodologi menjadi kunci untuk memastikan objektivitas, terlebih ketika survei memuat narasi sensitif seperti “pecah kongsi”. Tanpa paparan lengkap, publik sulit menilai apakah selisih 5 persen antara wali kota dan wakilnya signifikan secara statistik atau masih dalam rentang margin of error.
Indikasi Muatan Politik?
Narasi “pecah kongsi” berangkat dari interpretasi atas data persepsi publik dan dinamika politik partai. Namun, framing tersebut berpotensi politis bila tidak disertai indikator kinerja yang terukur, seperti capaian program, realisasi anggaran, atau indikator makro pembangunan.
Perbedaan afiliasi partai memang kerap menjadi variabel dalam relasi kepala daerah dan wakilnya. Namun, tanpa konflik terbuka atau kebijakan yang saling bertentangan, kesimpulan soal retaknya hubungan bisa dinilai prematur.
Bandingkan dengan Survei di Kota Bekasi
Menariknya, LS Venus sebelumnya juga merilis survei kepemimpinan di Kota Bekasi terhadap Tri Adhianto. Dalam rilis tersebut, fokus utama adalah tingkat kepuasan publik terhadap kinerja wali kota dan stabilitas pemerintahan, tanpa mengedepankan narasi konflik internal.
Perbandingan ini memunculkan pertanyaan: mengapa di Bekasi penekanan ada pada kinerja dan stabilitas, sementara di Bogor lebih menonjolkan isu relasi politik? Jika pendekatan framing berbeda, maka objektivitas lembaga survei dapat dipersepsikan tidak konsisten.
Secara angka, survei LS Venus di Bogor dapat dianggap sah secara statistik jika metodologi benar. Namun, objektivitasnya sangat bergantung pada transparansi teknis dan cara penyajian narasi. Selisih tipis tingkat kepuasan belum tentu mencerminkan konflik politik.
Tanpa data pendukung yang lebih komprehensif, hasil survei ini lebih tepat dibaca sebagai potret persepsi publik sesaat, bukan vonis adanya “pecah kongsi” di tubuh Pemerintah Kota Bogor.(*)
