 |
| Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama Bupati Pangandaran Citra Pitriyami saat bersih-bersih di pantai Pangandaran |
inijabar.com, Pangandaran - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali menyentil persoalan klasik kawasan wisata Pangandaran: sampah plastik yang kian menggunung dan kemacetan parah saat musim libur.
Di tengah lonjakan wisatawan, Susi menilai Pangandaran butuh keberanian mengambil langkah tegas agar keindahan alamnya tidak rusak oleh perilaku manusia.
Salah satu kebiasaan yang disorot Susi adalah penggunaan sedotan plastik saat wisatawan membeli kelapa muda. Menurutnya, praktik tersebut tidak hanya tidak perlu, tetapi juga menjadi penyumbang signifikan sampah plastik di kawasan pantai.
Susi mengajak wisatawan untuk mengubah cara sederhana saat berwisata. Minum kelapa langsung dari batok dinilai lebih nikmat sekaligus ramah lingkungan. Ajakan tersebut bukan sekadar simbolik, melainkan pesan kuat tentang pentingnya kesadaran ekologis di destinasi wisata.
Tak berhenti di situ, Susi mendorong Pemerintah Kabupaten Pangandaran memperkuat aturan daerah terkait larangan membuang sampah plastik sembarangan. Ia bahkan mengusulkan mekanisme denda Rp250 ribu bagi pelanggar, dengan sistem pelaporan berbasis partisipasi masyarakat.
“Usul buat Bu Bupati, kalau buang sampah plastik sembarangan didenda Rp 250 ribu. Yang melaporkan bisa dapat 50 persen dari denda itu,” katanya.
Skema ini dinilai dapat menciptakan efek jera sekaligus menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap kebersihan lingkungan wisata. Pelibatan warga sebagai pengawas sosial juga dipandang sebagai cara efektif menutup celah lemahnya pengawasan di lapangan.
“Saya mohon kepada turis dan perokok yang ke Pangandaran, kalau jajan kelapa muda sudah tidak usah pakai sedotan. Lebih nikmat diminum langsung, kalau sudah tua pakai sedotan malu sama anak kecil,” katanya.
Selain persoalan sampah, Susi menyoroti kemacetan parah yang kerap melumpuhkan Pangandaran saat libur panjang. Aktivitas wisatawan yang menyeberang dari hotel ke pantai disebut menjadi salah satu pemicu kepadatan lalu lintas, meski aparat kepolisian telah bekerja maksimal.
Sebagai solusi jangka panjang, Susi mengusulkan pembangunan jembatan penyeberangan orang di titik-titik strategis kawasan wisata. Menariknya, pembangunan tersebut diusulkan melibatkan perusahaan besar melalui program tanggung jawab sosial, dengan imbalan hak pemasangan iklan selama beberapa tahun.
"Polisi sudah bekerja keras, tapi kalau volumenya terlalu banyak tetap macet. Solusinya jembatan penyeberangan. Perusahaan bisa bangun, lalu sebagai imbalannya mereka boleh pasang iklan gratis di sana selama lima tahun,” ujar Susi
Gagasan tersebut dinilai sebagai solusi realistis tanpa membebani anggaran daerah. Jika diterapkan, Pangandaran tidak hanya lebih tertib dan aman bagi wisatawan, tetapi juga lebih siap menghadapi lonjakan pengunjung di masa mendatang.
Pernyataan Susi kembali menegaskan bahwa keberlanjutan pariwisata tidak cukup hanya mengandalkan promosi. Tanpa kebijakan tegas, kesadaran lingkungan, dan desain kawasan yang ramah pejalan kaki, destinasi unggulan sekalipun berisiko kehilangan daya tariknya.(*)
