 |
| Ilustrasi |
inijabar.com, Kota Bekasi - Lambannya verifikasi data penerima bantuan sosial di tingkat kecamatan, berisiko membengkakkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi.
Masalah itu mencuat, setelah ditemukan tiga kecamatan antara lain Pondok Melati, Pondok Gede, dan Jatiasih, dengan progres pembaruan data warga miskin yang sangat minim, karena tercatat baru menyentuh angka 0,6 persen.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, memberikan teguran keras kepada ketiga camat itu. Menurutnya, akurasi data desil Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan sangat krusial, agar subsidi tepat sasaran dan tidak membebani daerah pasca-pemutihan data oleh pemerintah pusat.
"Pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk memperbaiki data PBI yang diputihkan pusat. Kita harus cek, apakah ekonomi warga sudah naik atau justru turun. Jika terlambat, ini akan tetap menjadi beban daerah karena status UHC kita sangat tinggi," ujar Tri, dalam apel pagi di Plaza Pemkot Bekasi, Senin (20/4/2026).
Tri menekankan, bahwa kelambanan aparatur wilayah dalam memverifikasi data, bisa menutup akses warga kurang mampu terhadap berbagai program bantuan sosial dari pusat.
Dalam arahannya, Tri membandingkan kinerja ketiga camat tersebut dengan beberapa pihak kelurahan lain, yang mampu mencapai angka verifikasi hingga 33 persen dalam periode yang sama.
"Ada kelurahan yang sampai 33 persen, itu luar biasa bekerjanya. Tapi pimpinan kecamatan yang tadi disebutkan hanya 0,6 persen. Ini bentuk teguran etos kerja agar mereka lebih aware lagi terhadap wilayahnya," tegas Tri.
Ia pun menginstruksikan seluruh jajaran kecamatan dan kelurahan, untuk melakukan validasi faktual di lapangan. Akurasi data ini disebut sebagai pintu masuk bagi warga, untuk mendapatkan bantuan ketahanan pangan, bansos, hingga jaminan kesehatan.
"Ini tugas pemerintah untuk memberikan kepastian kepada warga bahwa mereka betul-betul berada dalam monitoring. Kita pastikan pemerintah hadir untuk membantu warga yang kurang mampu," pungkasnya. (Pandu)
