inijabar.com, Garut- Gelombang desakan publik terhadap transparansi pemerintahan kembali menguat. Kali ini datang dari Koalisi Rakyat Garut Bersatu yang secara resmi melayangkan surat kepada DPRD Garut dengan nomor 007/KRGB/VI/2026, mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengurai polemik yang kian menjadi sorotan. Dalam surat tersebut, koalisi menegaskan sikapnya secara lugas dan tegas.
Polemik dugaan “gurita keluarga G1” serta pengakuan kegagalan satu tahun kepemimpinan dinilai tidak boleh dibiarkan menggantung tanpa kejelasan.
Menurut mereka, ruang gelap ketidakpastian justru menjadi ladang subur bagi kaburnya kebenaran dan berkembangnya fitnah.
Koalisi Rakyat Garut Bersatu menegaskan sikap: polemik dugaan ‘gurita keluarga G1’ dan pengakuan kegagalan satu tahun kepemimpinan tidak boleh dibiarkan menggantung.
"Dalam ruang yang gelap, kebenaran mudah dikaburkan dan fitnah tumbuh liar. Karena itu, kami mendorong DPRD Garut segera membentuk Pansus sebagai jalan konstitusional untuk membuka fakta seterang-terangnya,” demikian bunyi pernyataan dalam surat tersebut.
Koalisi menekankan, pembentukan Pansus bukanlah alat politisasi, melainkan instrumen pembuktian yang sah dalam sistem demokrasi.
Tujuannya, untuk mengakhiri spekulasi liar yang berkembang di ruang publik, memisahkan fakta dari opini, serta memastikan tidak ada pihak yang dirugikan oleh tuduhan tanpa dasar. “Jika dugaan itu benar, harus diungkap dengan tegas.
Jika tidak, harus dipulihkan dengan klarifikasi resmi,” lanjut pernyataan tersebut. Desakan ini sekaligus menjadi ujian bagi DPRD Garut dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Di tengah meningkatnya tuntutan akuntabilitas, langkah DPRD akan menjadi indikator sejauh mana lembaga legislatif berpihak pada keterbukaan atau justru membiarkan isu mengambang tanpa kepastian.(uj)
