 |
| Pemkot Bekasi |
inijabar.com, Kota Bekasi- Dampak adanya piutang 'gaib' PBB (Pajak Bumi Bangunan) warga Kota Bekasi jadi menahan diri untuk membayarkan. Pasalnya warga yang biasanya cukup bayar dengan staf Pamor di kelurahan. Kali ini harus ke Bapenda Kota Bekasi.
Menurut catatan Bapenda dari realisasi penerimaan di hingga akhir Maret 2026 baru mencapai Rp53,6 miliar atau sekitar 8,3 persen dari target dalam APBD tahun 2026.
Pemerintah Kota Bekasi berdalih rendahnya capaian tersebut dipengaruhi faktor musiman. Wajib pajak dinilai cenderung menunda pembayaran karena bertepatan dengan Ramadan dan Idulfitri.
“Momentum kemarin berbarengan dengan Ramadan dan Idulfitri, jadi kemungkinan masyarakat fokus ke kebutuhan hari raya. Tapi animo tetap tinggi,” ujar Kepala Bapenda Kota Bekasi, Muhammad Sholikhin, dikutip Kamis (2/4/2026).
Rasionalisasi Bapenda Kota Bekasi tersebut berbanding terbalik dengan realisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor yang naik drastis menjelang Idul Fitri 2026 lalu.
Hingga muncul persepsi lain. Penundaan pembayaran disebut tidak lepas dari polemik tagihan atau piutang PBB yang dinilai tidak wajar oleh sebagian warga.
Ketua LSM Jeko (Jendela Komunikasi) Hendrik menilai, bila kondisi penundaan ini berubah menjadi aksi menahan pembayaran hingga enam bulan saja, dampaknya akan langsung terasa pada sektor pembangunan.
“Kalau sampai enam bulan warga menahan bayar PBB, sektor pertama yang terdampak itu proyek fisik. Karena sangat bergantung pada arus kas daerah,” ujarnya. Selasa (21/4/2026)
Menurut Hendrik, proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan lingkungan, drainase, hingga rehabilitasi fasilitas umum berpotensi terhenti akibat tersendatnya pembayaran termin kepada kontraktor.
Selain itu, kata dia, pemeliharaan rutin kota juga akan ikut terdampak. Perbaikan jalan rusak, penerangan jalan umum, serta normalisasi saluran air diperkirakan melambat karena keterbatasan anggaran operasional.
Dampak berikutnya bisa merembet ke layanan kebersihan. Pengurangan ritase angkutan sampah dan terbatasnya operasional armada berisiko memicu penumpukan sampah di sejumlah wilayah.
“Yang kolaps duluan itu bukan layanan inti seperti kesehatan atau pendidikan, tapi yang langsung terlihat masyarakat: proyek berhenti, jalan rusak dibiarkan, sampah mulai menumpuk,” katanya.
Ia menambahkan, jika kondisi tersebut berlanjut, pemerintah daerah akan dipaksa melakukan penyesuaian besar, termasuk menunda program dan memangkas kegiatan non-prioritas.
Situasi ini dinilai menjadi alarm serius bagi pengelolaan Kota Bekasi, sekaligus menuntut adanya pembenahan sistem perpajakan agar kepercayaan publik kembali pulih.(*)
