 |
| Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi Bambang Purwanto |
inijabar.com, Kota Bekasi - Pola penyerapan anggaran Pemerintah Kota Bekasi pada Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan, dan dinilai masih bertumpuk pada triwulan terakhir, karena dikhawatirkan dapat menurunkan kualitas pembangunan serta efektivitas belanja daerah bagi masyarakat.
Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS, Bambang Purwanto, menekankan perlunya kedisiplinan perencanaan, agar pelaksanaan kegiatan tidak terburu-buru di pengujung tahun.
"Penyerapan yang menumpuk di akhir tahun berpotensi mengurangi kualitas pelaksanaan kegiatan. Perencanaan harus lebih disiplin agar anggaran benar-benar berdampak bagi masyarakat," tegas Bambang saat memberikan keterangan terkait pembahasan LKPJ 2025, Rabu (15/4/2026).
Selain masalah serapan, Bambang menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang baru menyentuh angka 85 persen dari target yang ditetapkan. Menurutnya, Pemerintah Kota Bekasi harus lebih mandiri dan tidak terus-menerus mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat.
Ia juga mengingatkan, adanya piutang pajak daerah yang masih tertahan. Sebagai solusi, Bambang mendorong percepatan digitalisasi sistem pendapatan untuk menutup celah kebocoran anggaran.
"Optimalisasi PAD harus menjadi prioritas. Kita tidak boleh terus bergantung pada dana transfer pusat," ujarnya menambahkan.
Terkait kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Komisi III memberikan apresiasi kepada tiga perusahaan daerah, yang berhasil menyumbangkan dividen serta satu BUMD yang mulai menunjukkan tren perbaikan.
Meski demikian, Bambang memberikan catatan bagi BUMD, yang masih dalam tahap konsolidasi agar segera melakukan pembenahan manajemen secara profesional, dan operasional BUMD jangan sampai membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Prinsipnya jelas, setiap rupiah uang rakyat harus dikelola secara amanah, transparan, dan memberi manfaat nyata," pungkas Bambang. (Pandu)
