 |
| Mantan Bupati Garut Rudy Gunawan, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi |
inijabar.com, Garut – Polemik anggaran desa dalam draf APBD Jawa Barat 2026 memanas setelah mantan Bupati Garut, Rudy Gunawan, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan yang disusun di era Gubernur Jabar Kang Dedi Mulyadi (KDM).
Rudy menyoroti adanya penurunan signifikan bantuan keuangan untuk desa, termasuk anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk pembangunan jalan desa.
Ia mengungkapkan, dana bantuan infrastruktur perdesaan yang sebelumnya mencapai Rp130 juta per desa kini disebut hanya tersisa sekitar Rp40 juta.
“Dulu ada dana bantuan IP dari provinsi Rp130 juta. Sekarang hanya Rp40 juta. Dari Rp55 miliar turun menjadi Rp15 miliar. Turunnya Rp40 miliar. Nah yang Rp40 miliar itu katanya dulu buat jalan-jalan desa, tapi di APBD-nya juga tidak ada,” ujar Rudy.
Kritik tersebut menyoroti kekhawatiran bahwa penurunan anggaran akan berdampak langsung pada pembangunan di tingkat desa, khususnya infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan.
Menanggapi hal itu, KDM memilih merespons secara terbuka melalui media sosial dengan akun @Kang Dedi Mulyadi diunggah pada Sabtu (4/4/2026).
Ia mengapresiasi kritik yang disampaikan Rudy sekaligus mengajak diskusi transparan terkait arah kebijakan anggaran.
“Saya terima kasih buat Pak Rudy yang rajin mengkritik saya. Nuhun banget,” ujar Dedi.
Namun, Dedi juga mengungkapkan temuan berbeda berdasarkan evaluasi data keuangan pemerintah provinsi selama 5 hingga 10 tahun terakhir.
Ia menyebut aliran dana ke Kabupaten Garut mencapai triliunan rupiah setiap tahun, tetapi masih banyak keluhan masyarakat terkait kondisi infrastruktur desa.
“Saya banyak menerima komplain dari warga Garut, terutama Garut Selatan, soal jalan dan jembatan yang rusak,” katanya.
Menurut Dedi, kondisi tersebut menjadi dasar perubahan skema bantuan keuangan desa. Ia menegaskan bahwa anggaran bukan dikurangi, melainkan ditingkatkan dengan pendekatan berbasis prioritas.
“Dana untuk desa bukan dikurangi, justru ditambah dua kali lipat. Tapi kami fokuskan dulu untuk menyelesaikan jalan-jalan yang rusak secara bertahap,” jelasnya.
Ia bahkan menegaskan bahwa Garut menjadi salah satu wilayah prioritas dalam perbaikan infrastruktur desa. Namun, Dedi juga memberi sinyal tegas bahwa alokasi bisa dialihkan jika mendapat penolakan.
“Kalau keberatan, ya tidak apa-apa, bisa kami geser ke daerah lain yang lebih membutuhkan,” tandasnya.
Polemik ini membuka perdebatan soal efektivitas penyaluran anggaran desa di Jawa Barat, antara besaran dana yang digelontorkan dan hasil nyata yang dirasakan masyarakat di lapangan.(*)
