 |
| Ilustrasi |
inijabar.com, Garut- Riuh bursa calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut kian bising. Nama-nama besar kembali diputar, dipoles, dan dilempar ke ruang publik. Tapi di tengah hiruk pikuk itu, satu hal justru terasa sunyi: pembahasan serius soal kebutuhan riil Garut.
Apakah yang sedang dicari adalah figur, atau justru solusi?
Pemerhati kebijakan publik, Dudi Supriadi, menilai arah diskursus saat ini sudah melenceng sejak awal. Alih-alih memetakan problem daerah, publik justru disuguhi “etalase kandidat” yang belum tentu relevan dengan tantangan yang dihadapi.
“Ini terbalik. Kita belum sepakat Garut butuh apa, tapi sudah ramai bicara siapa. Ini bukan sekadar keliru, tapi berpotensi melahirkan kebijakan yang tidak tepat sasaran,” tegas Dudi. Minggu (19/4/2026)
Menurutnya, jika merujuk pada kerangka hukum, mulai dari UU Pemerintahan Daerah hingga UU ASN terbaru proses seleksi seharusnya berangkat dari kebutuhan objektif daerah, bukan preferensi kelompok atau kompromi politik.
Realitas di lapangan menunjukkan kecenderungan berbeda. Nama-nama yang muncul didominasi figur lama dengan rekam jejak birokrasi konvensional. Minim terdengar diskusi soal gagasan, inovasi, atau peta jalan reformasi birokrasi.
Dudi kembali mengingatkan bahwa jika proses ini terus dibiarkan mengambang, maka hasilnya pun akan setengah matang.
“Kalau dari awal sudah bias kepentingan, jangan berharap output-nya objektif. Sekda yang lahir dari proses yang tidak sehat, sulit menjadi pemersatu birokrasi,” katanya.
Nada serupa disampaikan oleh analis tata kelola pemerintahan, Rian Pratama. Ia menyebut fenomena ini sebagai “jebakan simbolik birokrasi”, di mana nama dianggap lebih penting daripada kapasitas.
“Kita sering terjebak pada reputasi masa lalu, padahal tantangan birokrasi hari ini berbeda. Sekda bukan jabatan nostalgia, tapi posisi strategis yang menentukan ritme pemerintahan,” ujar Rian.
Ia menambahkan, tanpa pendekatan berbasis merit system yang ketat, seleksi Sekda hanya akan menjadi formalitas yang mengulang pola lama yakni kompromi elite, minim inovasi.
Sementara itu, akademisi administrasi publik, Siti Nurhaliza, mengingatkan bahwa posisi Sekda adalah simpul kekuasaan administratif yang sangat menentukan efektivitas pemerintahan daerah.
“Sekda itu bukan sekadar koordinator. Dia adalah pengendali mesin birokrasi. Kalau salah pilih, dampaknya sistemik, mulai dari lambannya pelayanan publik hingga potensi penyimpangan anggaran,” jelasnya.
Dari sisi kebutuhan, Garut tidak cukup hanya mencari birokrat senior. Yang dibutuhkan adalah figur dengan kombinasi langka: memahami hukum, berani mengeksekusi, mampu mengorkestrasi lintas sektor, dan memiliki integritas yang tidak bisa ditawar.
Namun pertanyaannya, apakah proses seleksi saat ini benar-benar mengarah ke sana?
Di titik ini, publik dihadapkan pada pilihan, terus larut dalam romantisme nama, atau mulai menuntut transparansi berbasis kebutuhan dan kompetensi.
Karena satu hal yang pasti, Garut tidak sedang kekurangan nama. Yang langka adalah keberanian untuk memilih berdasarkan kebutuhan nyata, bukan sekadar kedekatan atau kebiasaan lama.(ujang)
