 |
| Anggota Komisi V DPR RI, H Sudjatmiko (kemeja coklat), saat menyambangi stasiun Bekasi Timur. |
inijabar.com, Kota Bekasi - Komisi V DPR RI mendesak pemerintah pusat dan daerah, untuk memprioritaskan percepatan pembangunan jembatan layang (flyover) atau jalan bawah tanah (underpass) di Kota Bekasi.
Desakan itu mencuat sebagai alarm keras, pasca-insiden kecelakaan beruntun fatal yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek, KRL Commuter Line, dan sebuah taksi listrik.
Infrastruktur keselamatan dinilai sudah sangat mendesak, demi mengeliminasi perlintasan sebidang yang selama ini menjadi titik rawan kecelakaan, di kawasan urban padat penduduk tersebut.
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Sudjatmiko, menegaskan bahwa jalur transportasi di Bekasi membutuhkan rekayasa yang lebih modern dan aman, karena merupakan salah satu simpul pergerakan tersibuk di Jabodetabek.
"Kecelakaan beruntun yang diawali insiden taksi di perlintasan sebidang, hingga berujung tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL arah Cikarang, menunjukkan bahwa pembangunan flyover tidak bisa lagi ditunda. Kita tidak boleh menunggu jatuh korban berikutnya," ujar Sudjatmiko saat melakukan kunjungan kerja, di Stasiun Bekasi Timur, Jumat (22/5/2026).
Berdasarkan data penanganan evakuasi, tragedi maut yang terjadi pada Senin (27/4/2026) malam tersebut, merenggut 16 korban jiwa serta menyebabkan puluhan penumpang lainnya mengalami luka-luka.
Kecelakaan karambol itu bermula saat taksi listrik Green SM mogok akibat gangguan sistem kelistrikan di tengah rel dan dihantam KRL. Rangkaian KRL yang kemudian berhenti darurat di Stasiun Bekasi Timur, justru ditabrak dari arah belakang oleh KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir–Surabaya Pasar Turi.
Sudjatmiko menyatakan, Komisi V DPR RI berkomitmen penuh untuk mendorong dukungan anggaran, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), guna mengawal kebijakan penataan simpang sebidang ini masuk dalam program nasional.
Selain menyoroti infrastruktur fisik, DPR RI juga menuntut adanya evaluasi menyeluruh, terhadap sistem persinyalan kereta api serta peningkatan koordinasi pengamanan di pintu perlintasan.
"Modernisasi transportasi bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal keselamatan nyawa masyarakat. Negara harus hadir memastikan tragedi serupa tidak terulang kembali," tegasnya.
Di sisi lain, legislatif turut menyampaikan apresiasi atas respons cepat tim gabungan dari Basarnas, BPBD, kepolisian, tenaga kesehatan, hingga petugas PT KAI dalam mengevakuasi para korban di masa krisis.
Pihaknya memastikan, bakal menjadikan tragedi di Bekasi ini sebagai momentum evaluasi nasional, terhadap standardisasi keselamatan transportasi perkeretaapian di Indonesia.
"Infrastruktur keselamatan harus menjadi prioritas utama negara. Kami akan jadikan peristiwa ini sebagai bahan evaluasi total penanganan jalur kereta di kawasan urban dengan kepadatan tinggi," pungkas Sudjatmiko. (Pandu)
