 |
| Gubernur Jabar Dedi Mulyadi |
inijabar.com, Kota Bandung- Persaingan persepsi publik terhadap kepala daerah kembali menjadi perbincangan setelah rilis survei terbaru menempatkan Pramono Anung sedikit di atas Dedi Mulyadi.
Sebelumnya sebuah lembaga survey menempatkan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi diposisi teratas sedangkan Kang Dedi Mulyadi (KDM) diposisi ke empat.
Selisihnya sangat tipis, namun cukup untuk memunculkan pertanyaan, mengapa figur yang begitu kuat di lapangan justru kerap berada di bawah dalam hasil survei?
Kepala Daerah butuh citra positif sementara lembaga survey butuh cuan. Di sisi ini terkadang objektifitas kepentingan dua belah pihak diuji.
Fenomena ini tidak bisa dilihat hanya dari angka. Ada sejumlah faktor yang menjelaskan kenapa Dedi Mulyadi yang dikenal dekat dengan masyarakat sering “tertinggal” dalam penilaian lembaga survei.
1. Parameter Survei Tidak Selalu Menguntungkan Gaya Populis
Sebagian besar lembaga survei mengukur kinerja berdasarkan indikator formal seperti kebijakan strategis, tata kelola pemerintahan, dan dampak program makro.
Dalam konteks ini, figur seperti Pramono Anung, Ahmad Lutfi cenderung unggul karena posisinya identik dengan kebijakan struktural dan sistemik.
Sementara itu, Dedi Mulyadi kuat di pendekatan kultural dan emosional—hal yang tidak selalu terukur secara kuantitatif dalam survei.
2. Gap Antara Popularitas dan Elektabilitas
Popularitas tinggi tidak otomatis berbanding lurus dengan skor survei.
Dedi dikenal luas dan sering viral, namun:
survei mengukur persepsi “kinerja”, bukan sekadar “kedekatan”
responden bisa menyukai sosoknya, tapi belum tentu menilai kinerjanya paling unggul
Ini menciptakan gap antara “disukai” dan “dipilih”.
3. Metodologi Survei Berskala Nasional
Survei seperti yang dilakukan Muda Bicara ID melibatkan responden lintas daerah.
Artinya basis kuat Dedi di Jawa Barat tidak sepenuhnya terkonversi secara nasional, figur yang punya eksposur kebijakan nasional lebih mudah mendapat pengakuan luas
Dengan kata lain, “lokal kuat” belum tentu “nasional dominan”.
4. Pengaruh Ekosistem Survei dan Citra
Di balik layar, ada realitas yang jarang dibahas yakni lembaga survei, citra politik, dan kebutuhan branding sering berada dalam satu ekosistem.
Kepala daerah butuh legitimasi angka
Lembaga survei butuh eksistensi dan pembiayaan
Penghargaan (award) juga membutuhkan validasi publik
Hubungan ini tidak selalu berarti manipulatif, tetapi bisa memengaruhi narasi yang dibangun.
5. Gaya Anti-Elit Justru Jadi “Bumerang”
Dedi Mulyadi dikenal dengan gaya non-formal blusukan, komunikasi santai, konten langsung ke masyarakat.
Namun gaya ini kadang tidak “terbaca” sebagai indikator kinerja oleh lembaga formal yang lebih menilai output kebijakan dibanding pendekatan sosial.
6. Narasi Media vs Data Survei
Di lapangan dan media sosial, Dedi sering terlihat dominan.
Namun survei bekerja dengan sampling terbatas, pertanyaan terstruktur, waktu pengambilan data tertentu
Akibatnya, momentum viral tidak selalu tercermin dalam hasil survei.
Bukan Soal Kalah, Tapi Cara Dinilai
Posisi Dedi Mulyadi yang kerap berada sedikit di bawah bukan berarti kinerjanya lemah.
Justru ini menunjukkan adanya dua model kepemimpinan yang berbeda: Teknokratis & struktural (unggul di survei). Populis & emosional (unggul di lapangan)
Ke depan, pertarungan persepsi ini akan ditentukan oleh siapa yang mampu menggabungkan keduanya: kerja nyata yang terukur sekaligus komunikasi yang menyentuh publik.
Dan selama metodologi survei belum sepenuhnya menangkap dimensi kedekatan sosial, fenomena “Dedi selalu di bawah tapi selalu terasa di atas” kemungkinan akan terus berulang.(*)
