 |
| Area wisata air kalimalang |
inijabar.com, Kota Bekasi- Proyek ambisius Wisata Air Kalimalang di Kota Bekasi kembali menuai kontroversi. Forum Komunikasi Intelektual Muda Indonesia (FORKIM) menyoroti dugaan ketidakjelasan penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) senilai Rp36 miliar dari dalam pembangunan kawasan wisata tersebut.
Sorotan tajam muncul setelah proyek jembatan lengkung Kalimalang yang digadang-gadang menjadi ikon wisata baru Kota Bekasi dinilai belum menunjukkan progres signifikan. Hingga kini, dari total lima jembatan yang direncanakan, baru satu jembatan yang berdiri dan telah diresmikan oleh .
Ironisnya, kondisi fisik jembatan pertama itu justru sudah menjadi perhatian publik. Aspal di area jembatan disebut mulai mengelupas dan mengalami kerusakan meski belum lama diresmikan.
Ketua Umum FORKIM, Mulyadi, mempertanyakan transparansi penggunaan dana proyek yang total nilainya disebut mencapai Rp126 miliar. Angka tersebut berasal dari kombinasi dana CSR Rp36 miliar, APBD Kota Bekasi Rp30 miliar, dan bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp60 miliar.
“Publik berhak tahu ke mana aliran anggaran proyek ini. Karena fakta di lapangan, baru satu jembatan yang terealisasi,” tegas Mulyadi. Minggu (23/5/2026)
Mulyadi menilai terdapat inkonsistensi pernyataan pejabat terkait sumber pembiayaan proyek Wisata Air Kalimalang. Pada Agustus 2025, disebutkan lima jembatan akan dibangun menggunakan dana CSR PT MDA.
Namun saat peresmian jembatan pertama, disebut pembangunan jembatan kedua hingga kelima masih akan dihitung ulang melalui skema APBD dan bantuan provinsi.
Perbedaan pernyataan itu dinilai memunculkan tanda tanya besar mengenai kejelasan pembagian anggaran antara dana CSR, APBD Kota Bekasi, hingga bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Tak hanya itu, Mulyadi juga menyoroti data RKUA yang mencatat pembangunan satu jembatan menghabiskan anggaran sekitar Rp9,5 miliar. Jika benar dana CSR yang digelontorkan mencapai Rp36 miliar, maka muncul pertanyaan besar terkait sisa penggunaan anggaran tersebut.
“Kalau baru satu jembatan yang dibangun, lalu sisa dana CSR itu dipakai untuk apa?” ujar Mulyadi.
Dia juga mengkritik mekanisme pengelolaan dana CSR yang dianggap rawan penyimpangan karena tidak masuk ke kas daerah dan langsung dikelola pihak perusahaan.
Menurut mereka, lemahnya pengawasan terhadap dana CSR membuka celah dugaan manipulasi laporan pertanggungjawaban hingga potensi tindak pidana korupsi.
Selain proyek jembatan, polemik lain muncul pada nilai investasi pengelolaan Wisata Air Kalimalang. Dalam dokumen pengumuman kerja sama operasional (KSO), nilai investasi disebut mencapai Rp48 miliar. Namun belakangan, Direktur Utama PT Mitra Patriot David Rahardja justru menyebut investasi pengelolaan wisata hanya Rp30 miliar.
Perbedaan angka tersebut kembali memunculkan dugaan adanya ketidakjelasan informasi kepada publik.
Mulyadi mendesak aparat penegak hukum, dan lembaga pengawas internal pemerintah segera turun tangan melakukan audit investigatif terhadap seluruh proyek Wisata Air Kalimalang.
Menurut Dia, audit menyeluruh penting dilakukan untuk memastikan tidak ada penyimpangan penggunaan dana, konflik kepentingan, hingga dugaan korupsi dalam proyek yang menggunakan dana publik dan CSR bernilai fantastis tersebut.
“Transparansi dan akuntabilitas wajib ditegakkan agar proyek ini tidak menjadi ladang bancakan anggaran,”tandasnya (*)
