 |
| Gubernur Jabar Dedi Mulyadi bersama Bupati Indramayu Lucky Hakim usai penandatanganan penyerahan RSU Patrol untuk dikelola Pemprov Jabar |
inijabar.com, Indramayu- Pemerintah Kabupaten Indramayu resmi menyerahkan pengelolaan RSUD Pantura M.A. Sentot Patrol kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Keputusan yang diteken langsung di hadapan Dedi Mulyadi dan Lucky Hakim pada Senin (25/5/2026) itu bukan sekadar seremonial administratif, tetapi sinyal kuat bahwa Indramayu mulai mengakui keterbatasannya dalam menopang layanan kesehatan skala besar.
Alih status rumah sakit tersebut menjadi salah satu langkah paling strategis yang dilakukan Pemkab Indramayu dalam beberapa tahun terakhir. Di balik penandatanganan kerja sama itu, tersimpan persoalan panjang terkait stagnasi pelayanan kesehatan, keterbatasan anggaran daerah, hingga ketimpangan fasilitas medis di wilayah Pantura Jawa Barat.
Kenapa RSUD Patrol Diserahkan?
Bupati Indramayu Lucky Hakim secara terbuka mengakui pelayanan RSUD Patrol belum optimal. Pernyataan itu menjadi pengakuan penting bahwa rumah sakit milik daerah tersebut membutuhkan intervensi lebih besar agar tidak terus tertinggal.
Selama ini, RSUD Patrol berada di kawasan strategis jalur Pantura yang menjadi penghubung utama lintas kabupaten. Namun posisi strategis itu tidak otomatis membuat kualitas layanan kesehatannya berkembang cepat.
Banyak rumah sakit daerah menghadapi persoalan klasik seperti keterbatasan dokter spesialis, minimnya alat kesehatan modern, keterbatasan ruang rawat, hingga beban operasional tinggi.
Ketika kemampuan fiskal daerah terbatas, rumah sakit akhirnya sulit berkembang menjadi pusat rujukan regional.
Penyerahan pengelolaan kepada Pemprov Jabar dinilai sebagai jalan realistis agar rumah sakit mendapat suntikan anggaran, jaringan layanan, dan dukungan birokrasi yang lebih besar.
Strategi Dedi Mulyadi Bangun Rumah Sakit Regional
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi langsung memberi sinyal besar setelah menerima pengelolaan RSUD Patrol. Rumah sakit itu akan dikembangkan menjadi rumah sakit provinsi yang melayani wilayah Indramayu, Subang, hingga Majalengka bagian utara.
Artinya, fungsi RSUD Patrol nantinya bukan lagi sekadar rumah sakit kabupaten, melainkan pusat rujukan kawasan Pantura Timur Jawa Barat.
Strategi ini penting karena selama bertahun-tahun warga Pantura kerap harus dirujuk jauh ke Bandung, Cirebon, bahkan Jakarta, untuk mendapatkan layanan medis lanjutan.
Jika pengembangan berhasil dilakukan, maka beban rumah sakit besar di Bandung dan Cirebon bisa berkurang, sementara masyarakat Pantura mendapat akses layanan lebih cepat.
Indramayu Sedang Mengurangi Beban APBD?
Di balik narasi peningkatan layanan kesehatan, ada faktor lain yang cukup krusial: tekanan APBD.
Mengelola rumah sakit besar membutuhkan biaya sangat besar, mulai dari gaji tenaga medis, pembelian alat kesehatan, pemeliharaan gedung, hingga subsidi layanan pasien.
Dengan menyerahkan RSUD Patrol ke provinsi, Pemkab Indramayu otomatis dapat mengurangi tekanan belanja rutin daerah.
Langkah ini memberi ruang fiskal bagi Indramayu untuk fokus ke sektor lain, terutama infrastruktur jalan yang saat ini menjadi prioritas besar pemerintahan Lucky Hakim.
Dalam pertemuan dengan Pemprov Jabar, Pemkab Indramayu bahkan menegaskan telah mengalokasikan Rp280 miliar untuk pembangunan jalan pada 2026 dan siap menambah anggaran pada perubahan APBD.
Kebijakan tersebut menunjukkan arah baru pembangunan Indramayu yakni pelayanan kesehatan skala besar ditopang provinsi, sementara daerah fokus memperbaiki konektivitas dan ekonomi wilayah.
Tantangan Besar Setelah Alih Status
Meski terdengar menjanjikan, pengambilalihan rumah sakit oleh provinsi tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan.
Ada sejumlah tantangan besar yang akan dihadapi:
1. Adaptasi Manajemen
Perubahan status rumah sakit biasanya diikuti restrukturisasi birokrasi dan tata kelola layanan. Proses ini sering memakan waktu panjang.
2. Kebutuhan Anggaran Jumbo
Jika ingin menjadi rumah sakit rujukan regional, RSUD Patrol membutuhkan investasi besar seperti alat medis modern, gedung tambahan, ICU lengkap, hingga dokter spesialis unggulan.
3. Distribusi Dokter Spesialis
Masalah terbesar di daerah bukan hanya gedung, tetapi kekurangan SDM medis. Pemprov Jabar harus mampu menarik dokter spesialis agar mau bertugas di kawasan Pantura.
4. Lonjakan Pasien
Ketika status naik menjadi rumah sakit provinsi, jumlah pasien dari berbagai daerah dipastikan meningkat drastis. Jika tidak diimbangi kapasitas layanan, antrean panjang justru bisa terjadi.
Dampak Politik dan Citra Kepemimpinan
Langkah ini juga memiliki dimensi politik yang cukup kuat.
Bagi Lucky Hakim, penyerahan RSUD Patrol bisa dibaca sebagai keberanian mengambil keputusan realistis dibanding mempertahankan ego daerah.
Sementara bagi Dedi Mulyadi, pengambilalihan rumah sakit ini memperkuat citranya sebagai gubernur yang agresif membangun layanan publik berbasis regional, bukan hanya terpusat di Bandung.
Jika proyek pengembangan berhasil, RSUD Patrol bisa menjadi simbol baru pemerataan layanan kesehatan Jawa Barat bagian utara.
Namun jika tidak segera berubah setelah diambil alih provinsi, kebijakan ini berpotensi memunculkan kritik baru karena ekspektasi masyarakat kini sudah terlanjur tinggi.(*)
