 |
| Edukasi pencegahan AiDs di Depok |
inijabar.com, Depok – Komunitas Aksi Kemanusiaan Indonesia (KAKI) bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok dan District Task Force (DTF) menargetkan jangkauan edukasi kepada 2.918 perempuan berisiko dan pelaksanaan 1.459 tes HIV hingga akhir tahun 2026.
Hingga April 2026, tim CSS-HR dan Outreach Worker KAKI mencatat telah memberikan edukasi pencegahan HIV kepada 1.038 perempuan berisiko di Kota Depok, serta merujuk 552 orang untuk mengakses layanan kesehatan dan tes HIV.
Pernyataan tersebut disampaikan Plt Ketua KAKI, Yadi Sofyandi saat pertemuan bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok bersama mitra lintas sektor lainnya dalam penyampaian informasi strategis terkait perkembangan program penanggulangan HIV dan AIDS di kawasan Jalan Tanah Baru, Beji, Kota Depok, Selasa (23/6/2026).
Pertemuan lintas sektor tersebut sekaligus juga membahas tindak lanjut rekomendasi, penguatan kolaborasi, serta arah kebijakan kemitraan berbasis Swakelola Tipe III untuk mendukung pencapaian target eliminasi kasus.
Yadi Sofyandi menjelaskan bahwa penanggulangan HIV dan AIDS bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan semata, melainkan gerakan bersama.
"Dengan semangat kolaborasi yang terus terjaga, Kota Depok diharapkan mampu mempertahankan dan meningkatkan capaian yang telah diraih sekaligus menjadi model praktik baik penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi Jawa Barat maupun tingkat nasional," ujar Yadi Sofyandi kepada awak media, Selasa (23/6/2026).
Menurutnya, komitmen Pemkot Depok sebelumnya telah mendapat pengakuan melalui ajang Adinkes Award 2025, di mana Dinkes Depok meraih penghargaan kategori Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM), serta Penanggulangan Stunting. Prestasi tersebut, kata Yadi diraih berkat sinergi kuat bersama organisasi masyarakat sipil melalui Program Community System Strengthening and Human Rights (CSS-HR) yang didukung Global Fund.
Sementara itu, Pengelola Program HIV dan IMS Dinas Kesehatan Kota Depok, Hilmar menyampaikan bahwa pihaknya telah memberikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan lintas sektor yang diinisiasi oleh KAKI.
Menurutnya, forum ini sangat penting dalam menyelaraskan program kerja dan menghimpun masukan dari berbagai kalangan.
"Untuk kegiatan hari ini memang cukup memberikan informasi ya, karena memang dihadiri oleh beberapa lintas OPD, beberapa lembaga, dan juga pemerhati HIV dan AIDS, gitu. Jadi kita banyak menerima masukan, dan juga kita berdiskusi tentang apa-apa saja yang bisa kita lakukan ke depan dalam rangka mengurangi atau mengeliminasi kasus HIV/AIDS untuk sampai di tahun 2030," kata Hilmar.
Dalam pelaksanaannya Program CSS-HR, Hilmar menyebut bahwa KAKI menempatkan tiga personel utama yang didukung oleh tujuh Outreach Worker (OW).
Terkait akses layanan kesehatan bagi masyarakat atau populasi berisiko tinggi yang ingin melakukan skrining dini. Hilmar menegaskan bahwa pihaknya juga telah menyediakan fasilitas pengecekan secara luas di seluruh Puskesmas dan rumah sakit di Kota Depok.
"Nah, jadi kalau untuk yang risiko tinggi dia ingin melakukan tes ya, yang belum HIV positif, hanya untuk melakukan tes, itu susah bisa di seluruh Puskesmas dan seluruh rumah sakit di Kota Depok," jelas Hilmar.
Namun, untuk pengobatan medis yang lebih spesifik, pemerintah daerah telah mengaktifkan 12 titik layanan rujukan khusus.
Layanan tersebut di antaranya berada di Rumah Sakit UI, Rumah Sakit Hermina, Rumah Sakit Sentra Medika, Rumah Sakit Asa, Rumah Sakit Qita, Klinik Suci Tama, serta beberapa Puskesmas kecamatan seperti Pancoran Mas, Tapos, Cipayung, Cimanggis, dan Cinere.
Hilmar menambahkan bahwa saat ini fasilitas pengobatan tersebut baru mencakup sekitar lima dari total 11 Kecamatan yang ada di Kota Depok.
"Untuk setiap kecamatan sih belum, tapi memang ada beberapa Puskesmas kecamatan yang memang sudah aktif gitu. Jadi dari 11 kecamatan kita, ada sekitar 5 Puskesmas yang sudah aktif," bebernya.
Mengenai peran DTF dalam mengawal regulasi lokal serta mengampanyekan gerakan Three Zero, Hilmar menyatakan pentingnya peranan lembaga tersebut dalam mengadvokasi langkah preventif, khususnya bagi kelompok remaja.
"DTF itu bisa melakukan penyebaran informasi dan juga mengajak, mengajak lembaga-lembaga lainnya untuk mendiskusikan atau merumuskan beberapa masukan-masukan kepada beberapa OPD untuk bagaimana kita bisa bersama-sama untuk menurunkan angka HIV," ungkapnya.
“Dengan mengadvokasi mengenai penyebarluasan informasi preventif pencegahan HIV di kalangan remaja, kemudian untuk bagaimana penyusunan kebijakan-kebijakan, indikator-indikator agar penanggulangan HIV ini bisa terukur, gitu seperti itu," tambahnya.
Dalam kegiatan tersebut, diselenggarakan pula peluncuran (Launching) Program Kerja DTF Kota Depok Tahun 2026 sebagai wadah koordinasi multipihak.
Selain itu, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara KAKI dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) guna memperluas akses bantuan hukum bagi populasi kunci, kelompok rentan, dan Orang dengan HIV (ODHIV) yang menghadapi stigma maupun diskriminasi.
Paralegal Officer KAKI, Herru Pribadi menambahkan bahwa pihaknya telah memberikan pendampingan terhadap kasus stigma, diskriminasi, kekerasan berbasis gender, maupun pelanggaran hak asasi manusia yang masih dialami oleh sebagian masyarakat terdampak HIV.
Sementara itu, Technical Officer KAKI, Erwan Cahyono mengatakan bahwa pihaknya bertanggung jawab dalam memperkuat kapasitas organisasi masyarakat sipil, mengembangkan kemitraan strategis, melakukan advokasi pendanaan, serta mendorong keberlanjutan program.
Upaya ini juga turut didukung penuh oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Disporyata, BAZNAS, Warga Peduli AIDS (WPA), serta sektor swasta.
Guna menghadapi perencanaan program tahun 2027. Pihaknya pun berharap sinergi ini dapat ditingkatkan menjadi model kemitraan yang terstruktur melalui Skema Swakelola Tipe III agar penanggulangan HIV di Kota Depok berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. (Risky)
