 |
| Gubernur Jabar Dedi Mulyadi saat memaparkan visionary soal sensus ekonomi di hadapan bupati walikota se Jabar di Lembur Pakuang Subang |
inijabar.com, Subang – Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Barat dipatok dengan target besar. Badan Pusat Statistik (BPS) menargetkan sedikitnya 5,54 juta pelaku usaha dan sekitar 17,7 juta keluarga masuk dalam pendataan tahun ini.
Target ambisius itu disampaikan Wakil Ketua Badan Pusat Statistik Sonny Harry Budiutomo Harmadi usai peluncuran Sensus Ekonomi 2026 bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan, Subang, Minggu (21/6/2026).
“Jumlahnya sangat banyak ya, pelaku usaha mencapai jutaan, karena Jawa Barat ini penduduknya memang cukup banyak,” kata Sonny.
Besarnya target pendataan tersebut menegaskan posisi Jawa Barat sebagai salah satu episentrum ekonomi nasional. Dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Jawa Barat menjadi wilayah strategis dalam pemetaan aktivitas usaha, mulai dari skala mikro, kecil, menengah hingga usaha besar.
BPS Terjunkan 40.573 Petugas Sensus Door to Door
Untuk mengejar target pendataan jutaan pelaku usaha itu, BPS menurunkan 40.573 petugas sensus di Jawa Barat. Mereka akan bekerja secara langsung ke lapangan dengan metode door to door.
Skema jemput bola itu dipilih untuk memastikan pendataan lebih akurat, terutama terhadap pelaku usaha yang selama ini belum seluruhnya terpetakan dalam basis data formal pemerintah.
Selain petugas lapangan, BPS juga mengerahkan pegawai organik untuk menopang pelaksanaan sensus ekonomi di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Keterlibatan personel tambahan ini dinilai penting mengingat luas wilayah dan tingginya mobilitas ekonomi masyarakat Jabar.
Sonny menegaskan, pelaksanaan sensus ekonomi di Jawa Barat juga mendapat dukungan kuat dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Salah satu bentuk dukungan yang disorot adalah hadirnya inovasi digital berupa aplikasi khusus yang disebut hanya dimiliki Jawa Barat.
Jabar Punya Aplikasi Khusus, RT-RW Dilibatkan untuk Eco Tagging
Dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Jawa Barat disebut memiliki pendekatan yang berbeda dibanding daerah lain. Pemprov Jabar menyiapkan aplikasi bernama Jabar Eco Tech untuk mendukung pendataan berbasis lokasi usaha.
“Ini mungkin satu-satunya di Indonesia. Jadi di Jawa Barat ada namanya Jabar Eco Tech. Pak gubernur menugaskan RT, RW dan seterusnya itu untuk melakukan eco tagging, pencatatan koordinat di tempat-tempat usaha,” ujar Sonny.
Melalui pola ini, pendataan tak hanya berhenti pada identitas pelaku usaha, tetapi juga menyasar titik koordinat lokasi usaha. Keterlibatan perangkat lingkungan seperti RT dan RW dipandang dapat mempercepat pemetaan usaha riil di tingkat akar rumput, termasuk usaha rumahan, warung, industri kecil, hingga jasa informal yang tersebar di permukiman warga.
Model pendataan berbasis geo-tagging ini berpotensi menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun peta ekonomi mikro hingga level desa dan kelurahan.
Dedi Mulyadi Kumpulkan Bupati-Wali Kota, BI, OJK dan Apindo
Dukungan terhadap Sensus Ekonomi 2026 tak berhenti pada tataran teknis. Pada peluncuran di Lembur Pakuan, Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) juga mengundang bupati/wali kota se-Jabar, unsur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk menandatangani komitmen bersama demi kelancaran sensus.
Langkah ini menunjukkan bahwa sensus ekonomi bukan sekadar agenda statistik, melainkan bagian dari fondasi kebijakan ekonomi daerah ke depan. Data hasil sensus nantinya akan sangat menentukan arah intervensi pemerintah, baik dalam penguatan UMKM, investasi, pembiayaan, penyerapan tenaga kerja, hingga penataan ekonomi berbasis wilayah.
“Jadi, mekanismenya saja nanti yang harus dibahas, karena itu juga menyangkut administrasi keuangan, pelaksanaan sumber daya manusianya dan seterusnya,” kata Sonny.
Pernyataan tersebut menandakan masih ada pekerjaan lanjutan terkait sinkronisasi teknis di lapangan, termasuk pembiayaan, dukungan SDM, serta integrasi data antarinstansi.
Dedi Mulyadi: Sensus Ekonomi Seharusnya Digelar Setiap Tahun
Dalam peluncuran tersebut, Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa sensus ekonomi sejatinya menjadi instrumen penting bagi pemerintah dalam mengambil keputusan. Karena itu, menurut dia, kegiatan semacam ini tidak cukup dilakukan lima atau sepuluh tahun sekali.
Dedi bahkan mengusulkan agar sensus ekonomi di Jawa Barat dilakukan setiap tahun. Tak hanya itu, ia juga melempar gagasan agar sensus penduduk dilakukan setahun sekali atau bahkan setahun dua kali.
Usulan tersebut memang terdengar ambisius, namun menggambarkan kebutuhan pemerintah daerah terhadap data yang lebih cepat, presisi, dan mutakhir. Di tengah dinamika ekonomi yang bergerak sangat cepat—mulai dari pertumbuhan UMKM, pergeseran sektor informal, hingga perubahan pola konsumsi—data tahunan dinilai akan membuat kebijakan lebih responsif.
Mengapa Sensus Ekonomi Jabar 2026 Penting?
Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Barat bukan sekadar kegiatan pendataan rutin. Ada beberapa alasan mengapa agenda ini menjadi sangat penting:
1. Memotret kekuatan ekonomi riil Jawa Barat
Dengan target 5,54 juta pelaku usaha, sensus ini akan menjadi peta besar aktivitas ekonomi masyarakat, dari usaha rumahan hingga korporasi.
2. Menyediakan dasar kebijakan yang lebih akurat
Data sensus akan menjadi rujukan untuk program bantuan UMKM, pembinaan usaha, penyaluran kredit, pengembangan kawasan industri, hingga kebijakan penanggulangan kemiskinan.
3. Menjangkau sektor informal yang selama ini kerap luput
Metode door to door dan pelibatan RT/RW memungkinkan usaha kecil di lingkungan perkampungan, pasar, hingga rumah tangga bisa masuk ke basis data resmi.
4. Mendorong digitalisasi data ekonomi daerah
Melalui aplikasi Jabar Eco Tech, Jawa Barat berupaya membangun sistem pendataan ekonomi yang lebih modern dan berbasis geospasial.
Tantangan Besar di Balik Target 5,54 Juta Pelaku Usaha
Meski didukung penuh Pemprov Jabar, target sensus ekonomi ini bukan tanpa tantangan. Setidaknya ada beberapa hal yang akan menjadi ujian di lapangan:
- Luasnya cakupan wilayah dan jumlah penduduk Jawa Barat
- Tingginya jumlah pelaku usaha informal yang belum terdokumentasi
- Sinkronisasi data antara pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga RT/RW
- Kesiapan teknis petugas dalam memanfaatkan sistem digital dan geo-tagging
- Administrasi pembiayaan dan pengorganisasian SDM dalam skala besar
Karena itu, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Barat tidak hanya ditentukan oleh jumlah petugas, tetapi juga kualitas koordinasi lintas level pemerintahan dan pemangku kepentingan.
Data Jadi Kunci, Jabar Ingin Selangkah Lebih Maju
Peluncuran Sensus Ekonomi 2026 di Lembur Pakuan menegaskan satu hal: Jawa Barat ingin menempatkan data sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi.
Dukungan politik dari gubernur, pelibatan kepala daerah, serta integrasi teknologi melalui Jabar Eco Tech menjadi sinyal bahwa Jabar tak ingin sekadar menjalankan sensus sebagai rutinitas administratif.
Jika target 5,54 juta pelaku usaha dan 17,7 juta keluarga benar-benar tercapai, hasil sensus ini akan menjadi salah satu basis data ekonomi daerah terbesar di Indonesia. Dari sanalah arah kebijakan pembangunan, penguatan UMKM, investasi, hingga pemerataan kesejahteraan di Jawa Barat akan diuji. (*)
