 |
| Ilustrasi |
inijabar.com, Kota Bandung – Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadapi tekanan besar pada 2026. Alih-alih menikmati surplus anggaran, APBD Jabar justru dibayangi potensi defisit hingga Rp5,7 triliun, sebagaimana mengemuka dalam pembahasan di DPRD Jawa Barat.
Sementara itu, hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat proyeksi defisit yang lebih rendah, yakni sekitar Rp4,3 triliun. Meski terdapat perbedaan angka, keduanya sama-sama menunjukkan bahwa ruang fiskal Jawa Barat sedang mengalami tekanan serius.
Lantas, apa yang menyebabkan APBD Jawa Barat mengalami defisit triliunan rupiah?
Salah satu faktor terbesar berasal dari penurunan dana transfer pemerintah pusat. Nilainya diperkirakan mencapai sekitar Rp2,4 triliun, akibat berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta tidak lagi diterimanya Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk sejumlah program.
Kondisi tersebut memaksa Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan **** melakukan penyesuaian besar terhadap postur APBD 2026.
Target APBD kini berada di kisaran Rp30,4 triliun, dengan target pendapatan sekitar Rp30,1 triliun dan belanja sekitar Rp29,8 triliun. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan postur anggaran tahun sebelumnya sebagai konsekuensi penyesuaian kemampuan fiskal daerah.
Meski kondisi anggaran semakin ketat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan sejumlah program pelayanan dasar tetap menjadi prioritas. Salah satunya adalah alokasi sekitar Rp4,8 triliun untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di berbagai wilayah.
Selain itu, pemerintah daerah juga masih harus menyelesaikan berbagai kewajiban, termasuk pembayaran kompensasi dan tunggakan program yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya. Beban tersebut turut mempersempit ruang gerak fiskal daerah.
Situasi ini menjadi ujian bagi kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan pelayanan kepada masyarakat. Penghematan belanja harus dilakukan tanpa mengorbankan sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik.
Defisit APBD bukan berarti pemerintah daerah mengalami kebangkrutan. Namun, kondisi ini menjadi alarm agar setiap rupiah anggaran dikelola secara lebih cermat, transparan, dan tepat sasaran.
Di tengah berkurangnya dukungan dana dari pusat, kemampuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menentukan skala prioritas pembangunan akan menjadi kunci menjaga laju pembangunan Jawa Barat tetap berjalan.
Opini ditulis: Redaksi
