 |
| Anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi PKS, Bambang Purwanto. |
inijabar.com, Kota Bekasi - Peningkatan kualitas hidup masyarakat perkotaan, tidak lagi sekadar bertumpu pada pembangunan fisik infrastruktur semata. Keseimbangan antara perbaikan sarana lingkungan dan program pemberdayaan manusia, kini menjadi tuntutan utama warga agar mampu mandiri secara ekonomi dan adaptif terhadap tantangan sosial.
Pergeseran aspirasi tersebut mengemuka dalam agenda jaring aspirasi (Reses) yang digelar oleh Anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi PKS, Bambang Purwanto, bersama warga di RW 012, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Sabtu (11/7/2026).
Selain menyampaikan usulan infrastruktur, konstituen kini mulai aktif mendesak adanya program pelatihan kompetensi secara terpadu.
Bambang memaparkan, jika dalam reses sebelumnya usulan warga didominasi oleh perbaikan jalan lingkungan dan drainase, kali ini masyarakat menuntut adanya intervensi non-fisik bagi kelompok remaja dan kaum perempuan.
"Alhamdulillah, reses hari ini tidak hanya bicara tentang infrastruktur. Warga juga meminta adanya pemberdayaan berupa program pelatihan untuk para remaja serta ibu-ibu di lingkungan sekitar. Tentu ini hal yang sangat bagus karena masyarakat sadar pentingnya peningkatan kapasitas diri," ujar Bambang.
Terkait perbaikan fisik di perkampungan, Bambang memberikan pemahaman kepada warga bahwa arah kebijakan anggaran Pemerintah Kota Bekasi pada Tahun Anggaran 2027, akan lebih difokuskan pada optimalisasi jalan-jalan protokol dan saluran air berskala makro.
Di sektor jaminan kesehatan dasar, politisi PKS ini juga merespons kegelisahan warga prasejahtera yang belum memiliki proteksi medis. Bambang meluruskan, bahwa cakupan jaminan kesehatan di Kota Bekasi saat ini sudah sangat tinggi, di mana sisa warga yang belum tercover jaminan tinggal 2,2 persen.
Bagi warga yang belum terdata di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) namun mengalami kondisi darurat medis di rumah sakit, pemerintah daerah menyiapkan skema khusus penjaminan langsung.
"Warga Kota Bekasi yang belum punya BPJS tidak perlu khawatir. Jika terjadi kondisi darurat (emergency) dan masuk rumah sakit, pemerintah kota akan langsung memfasilitasi pembuatan kartu BPJS Kesehatan PBI (Penerima Bantuan Iuran). Iurannya nanti sepenuhnya dibayar dan ditanggung oleh Pemerintah Kota Bekasi agar pengobatannya tetap gratis," pungkasnya. (Pandu)
