 |
| Walikota Bogor Dedie A.Rachim |
inijabar.com, Kota Bogor – Pemerintah Kota Bogor meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghentikan penerbitan izin baru angkutan kota dalam provinsi (AKDP) yang melintasi Kota Bogor. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi kemacetan yang semakin parah akibat tingginya jumlah angkot dari wilayah sekitar.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengatakan penataan transportasi tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah kota. Sebab, kewenangan penerbitan izin operasional angkot AKDP berada di tangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Menurut Dedie, Pemkot Bogor telah meminta Dinas Perhubungan Kota Bogor untuk berkoordinasi agar seluruh angkot AKDP mematuhi aturan yang berlaku di Kota Bogor, termasuk mengenai batas usia kendaraan.
"Saya juga minta angkot AKDP yang izinnya dikeluarkan oleh provinsi mengikuti aturan yang ada di Kota Bogor terkait batas usia kendaraan," ujar Dedie, Rabu (8/7/2026).
Hampir 7.000 Angkot Masuk Kota Bogor
Dedie mengungkapkan, saat ini hampir 7.000 angkot dari wilayah kabupaten melintasi pusat Kota Bogor setiap hari. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab utama kemacetan.
Ia berharap Dedi Mulyadi beserta jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghentikan penerbitan izin baru bagi angkot AKDP yang masuk ke Kota Bogor.
"Karena sudah terlalu banyak. Hampir 7.000 angkot kabupaten menusuk jantung Kota Bogor. Kalau tidak ada respons positif, persoalan kemacetan akan terus terjadi," tegasnya.
Pemkot Usulkan BRT Bogor–Depok dan Bogor–Cisarua
Sebagai solusi jangka panjang, Pemkot Bogor mengusulkan pembangunan sistem Bus Rapid Transit (BRT) yang menghubungkan Kota Bogor dengan wilayah penyangga.
Menurut Dedie, kehadiran BRT diharapkan menjadi moda transportasi massal yang lebih modern dan mampu mengurangi ketergantungan terhadap angkot pada koridor utama.
Rute yang diusulkan antara lain Cisarua–Kota Bogor–Depok serta Leuwiliang–Bogor–Parung. Dengan sistem tersebut, mobilitas masyarakat tetap terlayani, namun lalu lintas di pusat Kota Bogor diharapkan menjadi lebih tertata.
Pemkot Bogor berharap dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar rencana pengembangan BRT dapat segera direalisasikan dan menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi kemacetan di kawasan Bogor Raya.(*)
