Dedi Mulyadi Tegas Tolak SPP SMA/SMK Negeri, Usulan DPRD Jabar Langsung Dipatahkan

Redaktur author photo
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi

inijabar.com, Kota Bandung – Polemik rencana pemberlakuan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA dan SMK Negeri Jawa Barat akhirnya dijawab langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM).

Dedi memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan mengaktifkan kembali pungutan SPP di SMA maupun SMK Negeri. Penegasan itu sekaligus mematahkan kekhawatiran masyarakat setelah sebelumnya muncul usulan dari sejumlah anggota DPRD Jawa Barat yang membidangi pendidikan.

"Sebetulnya itu (pemberlakuan SPP) merupakan usulan teman-teman DPRD Jawa Barat yang membidangi bidang pendidikan. Tapi saya tegaskan, kami berpegang teguh bahwa pendidikan merupakan kewajiban pemerintah. SMA dan SMK negeri di Jawa Barat gratis," tegas Dedi Mulyadi, Kamis (16/7/2026).

Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa kebijakan sekolah gratis tetap menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat meski kondisi fiskal daerah tengah menghadapi tekanan.

Sebelumnya, wacana pengaktifan kembali SPP sempat mencuat dalam pembahasan di DPRD Jawa Barat. Alasan yang mengemuka saat itu berkaitan dengan kebutuhan pembiayaan pendidikan di tengah keterbatasan anggaran daerah.

Namun, Dedi menegaskan pemerintah tidak akan membebankan biaya pendidikan kepada siswa SMA dan SMK Negeri.

Siswa Sekolah Swasta Tetap Disubsidi

Tak hanya memastikan sekolah negeri tetap gratis, Dedi juga menegaskan siswa yang bersekolah di sekolah swasta yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap akan mendapatkan bantuan pembiayaan.

"Untuk siswa yang sekolah di swasta yang bekerja sama, anggarannya akan disubsidi oleh pemerintah," ujarnya.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri tanpa menambah beban biaya bagi orang tua.

Komitmen Sekolah Gratis Dipertahankan

Meski mengakui kondisi keuangan daerah sedang menghadapi tantangan, Dedi menegaskan prinsip dasar pemerintah adalah menjamin hak masyarakat memperoleh pendidikan.

Dengan pernyataan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan program sekolah gratis untuk SMA dan SMK Negeri tetap berjalan, sementara dukungan anggaran juga disiapkan bagi sekolah swasta mitra agar layanan pendidikan tetap dapat diakses masyarakat secara merata.(*)

Share:
Komentar

Berita Terkini