 |
| Anggota DPRD Kota Bekasi Muhammad Kamil Syaikhu saat melaksanakan Reses di RW 18 Teluk Pucunv Bekasi Utara |
inijabar.com, Kota Bekasi - Beban kerja dan tanggung jawab garda terdepan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat, dinilai belum sejalan dengan tingkat kesejahteraan yang mereka terima.
Pemerintah daerah didorong untuk memberikan apresiasi yang lebih proporsional, mengingat peran vital para kader lingkungan, dalam menjaga kesehatan ibu, balita, hingga mendeteksi penyakit tidak menular pada kelompok lansia.
Tuntutan penguatan jaring kesejahteraan ini mencuat dalam agenda jaring aspirasi (Reses) II yang digelar oleh Anggota DPRD Kota Bekasi, Muhammad Kamil Syaikhu, di RW.018, Teluk Pucung, Bekasi Utara, Sabtu (11/7/2026).
Dalam forum dialog tersebut, konstituen mengeluhkan minimnya nilai insentif bulanan yang diterima para kader, padahal dedikasi waktu dan tenaga di lapangan terbilang sangat tinggi.
Merespons keluhan mendasar itu, Kamil menegaskan komitmennya, untuk mengawal dan memperjuangkan peningkatan alokasi anggaran khusus jaminan kesejahteraan kader, pada pembahasan kebijakan fiskal daerah mendatang.
"Peran kader Posyandu dan Posbindu sangat strategis sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Mereka bekerja dengan penuh keikhlasan dan menjadi ujung tombak dalam upaya promotif serta preventif di lingkungan," ujar Kamil.
Kamil menilai, sudah sepatutnya Pemkot Bekasi mengapresiasi kontribusi nyata ini secara lebih konkret. Intervensi kebijakan dari eksekutif dan legislatif tidak boleh sekadar berupa pujian formal, melainkan harus menyentuh aspek finansial dan pemenuhan sarana operasional penunjang yang memadai.
Ia memandang, perbaikan kesejahteraan tersebut bukan merupakan bentuk pemborosan APBD, melainkan investasi jangka panjang sektor kesehatan, demi mencetak masyarakat kota yang lebih produktif.
"Sudah sepatutnya Pemerintah Kota Bekasi memberikan perhatian lebih, salah satunya melalui peningkatan insentif dan dukungan anggaran yang memadai," kata Kamil menjelaskan.
Politisi PKS itu menambahkan, kepastian regulasi mengenai kenaikan insentif, diharapkan mampu memicu motivasi baru bagi para kader, untuk mengoptimalkan mutu pelayanan di tingkat rukun tetangga maupun rukun warga.
"Kami akan mendorong agar alokasi anggaran untuk Posyandu dan Posbindu dapat ditingkatkan. Harapannya, para kader semakin semangat dalam menjalankan tugas mulia melayani masyarakat, sehingga kualitas pelayanan kesehatan di tingkat lingkungan juga terus meningkat," tutur Kamil.
DPRD Kota Bekasi memastikan, seluruh berkas permohonan dan keluhan warga terkait penguatan Posyandu serta Posbindu ini telah dirangkum ke dalam dokumen pokok pikiran dewan, untuk menjadi bahan evaluasi bersama pihak eksekutif, saat menyusun rencana program kerja dan anggaran daerah pada tahun anggaran berjalan. (Pandu)
