 |
| Anggota DPRD Kota Bekasi, Yenny Kristianti. |
inijabar.com, Kota Bekasi - Penguatan ketahanan pangan di wilayah perkotaan padat penduduk, dinilai perlu bertransformasi dari sekadar program jangka pendek, menjadi gerakan pemberdayaan yang berkelanjutan.
Pemerintah daerah didesak untuk tidak hanya mengandalkan skema bantuan instan seperti pasar murah atau tebus beras murah, melainkan fokus membangun kemandirian ekonomi masyarakat berbasis lingkungan.
Catatan mengenai arah kebijakan pangan tersebut disampaikan oleh Anggota DPRD Kota Bekasi, Yenny Kristanti. Aspirasi ini mengemuka seusai dirinya menggelar agenda jaring aspirasi (Reses) bersama warga di RW 012, Kranji, Bekasi Barat, Sabtu (11/7/2026).
Yenny menilai, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPPP) Kota Bekasi, perlu memperluas variasi program yang menyentuh langsung kebutuhan produktif warga. Edukasi pemanfaatan lahan terbatas, menjadi salah satu solusi konkret untuk menjaga stabilitas pangan keluarga.
"Kami ingin program kegiatan dari dinas ketahanan pangan diganti polanya, jangan hanya sebatas tebus murah beras. Harus ada inovasi lain seperti sosialisasi dan pelatihan mengenai hidroponik, hortikultura, hingga peternakan perkotaan yang memiliki nilai ekonomi bagi lingkungan," ujar Yenny.
Kendati memiliki gagasan pemberdayaan yang matang, Yenny tidak menampik bahwa keterbatasan alokasi APBD menjadi tantangan tersendiri. Anggaran operasional yang melekat pada dinas terkait, dinilai masih terlalu minim untuk menjangkau seluruh kluster pemukiman secara masif.
Sebagai solusinya, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi itu, memilih langkah taktis dengan menggandeng pihak swasta, serta yayasan sosial guna mendanai pelatihan warga secara mandiri.
"Kita tahu anggaran dari dinas ketahanan pangan itu kecil. Jadi, solusi utamanya saya sedang berusaha mencari dana CSR (Corporate Social Responsibility) dan sponsor dari luar pemerintah kota. Banyak rekan-rekan yang siap membantu memberikan pelatihan kompetensi, termasuk pembinaan bank sampah," kata Yenny.
Yenny menegaskan, bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kemauan kuat (will) dan budaya gotong royong dari warga setempat. Pihaknya sengaja memilih bergerak di tingkat lingkungan rukun warga (RW) secara bertahap, agar hasilnya dapat terlihat nyata sebagai percontohan, sebelum nantinya disinergikan ke tingkat yang lebih tinggi.
DPRD Kota Bekasi memastikan, akan terus mengawal jalannya program ketahanan pangan dan pengelolaan lingkungan ini. Evaluasi berkala terhadap efektivitas anggaran dinas akan terus dilakukan, agar intervensi yang diberikan benar-benar mampu melahirkan ekosistem pangan mandiri di tingkat kelurahan.
"Saya ingin bergerak dengan kemampuan yang ada dulu secara pelan-pelan di lapangan. Ketika masyarakat sudah melihat hasil kerjanya secara riil, barulah kita bangun komunikasi mitra strategis yang lebih luas," pungkas Yenny. (Pandu)
