 |
| Kantor Kejari Kabupaten Sukabumi |
inijabar.com, Kabupaten Sukabumi – Penanganan dugaan korupsi Dana Desa di Desa Ciheulang Tonggoh, Kecamatan Cibadak, memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi resmi meningkatkan status perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan setelah menemukan indikasi kuat adanya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa.
Peningkatan status tersebut menunjukkan penyidik tidak lagi sekadar mencari ada atau tidaknya peristiwa pidana, tetapi telah mengantongi bukti awal yang mengarah pada dugaan penyalahgunaan anggaran desa.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kabupaten Sukabumi, Essadendra Aneksa, mengatakan penyidik saat ini tengah memperdalam alat bukti dengan memeriksa sejumlah saksi, termasuk perangkat desa yang masih aktif maupun pihak-pihak yang mengetahui proses pengelolaan anggaran.
"Kami tidak bisa menetapkan tersangka apabila belum memiliki minimal dua alat bukti yang sah. Namun data awal yang kami miliki sudah cukup kuat sehingga perkara dinaikkan ke tahap penyidikan," ujarnya.
Audit Kerugian Negara Jadi Kunci
Salah satu fokus utama penyidikan saat ini adalah menghitung besaran kerugian keuangan negara. Untuk itu, Kejari menggandeng Inspektorat Daerah Kabupaten Sukabumi sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Hasil audit tersebut akan menjadi dasar penting bagi penyidik dalam menentukan nilai kerugian negara sekaligus memperkuat konstruksi hukum sebelum menetapkan tersangka.
Menurut Essadendra, laporan audit saat ini telah memasuki tahap akhir dan diperkirakan segera diserahkan kepada penyidik.
"Kami sengaja menunggu audit selesai agar penyidikan lebih terarah. Jadi pemeriksaan saksi dilakukan berdasarkan fakta dan nilai kerugian negara yang sudah terukur," katanya.
Besaran kerugian negara hingga kini masih menunggu hasil audit Inspektorat Daerah Kabupaten Sukabumi. Kejari memastikan laporan audit telah memasuki tahap akhir dan akan menjadi dasar dalam penetapan tersangka serta penyusunan konstruksi perkara.
Potensi Tersangka Mulai Mengerucut
Meski belum mengungkap identitas calon tersangka, peningkatan status perkara ke penyidikan umumnya menandakan penyidik telah mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga paling bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan tersebut.
Dalam praktik penanganan tindak pidana korupsi, setelah audit kerugian negara diterima dan dua alat bukti dinyatakan lengkap, penyidik dapat segera menetapkan tersangka.
Karena itu, perhatian publik kini tertuju pada siapa pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban hukum dalam kasus yang menyeret pemerintahan Desa Ciheulang Tonggoh tersebut.
Pengelolaan Dana Desa Kembali Jadi Sorotan
Kasus ini kembali mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa yang setiap tahunnya digelontorkan pemerintah pusat untuk pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa.
Pakar tata kelola pemerintahan menilai lemahnya sistem pengawasan internal, rendahnya transparansi anggaran, hingga minimnya partisipasi masyarakat masih menjadi celah yang kerap dimanfaatkan untuk melakukan penyimpangan.
Apabila terbukti terjadi tindak pidana korupsi, para pelaku dapat dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana penjara dan kewajiban mengembalikan kerugian negara.
Penyidikan Masih Berjalan
Hingga kini Kejari Kabupaten Sukabumi memastikan proses penyidikan masih terus berlangsung. Penyidik akan memanggil saksi tambahan, melengkapi alat bukti, serta menunggu hasil audit resmi sebelum mengambil langkah hukum berikutnya, termasuk kemungkinan penetapan tersangka.
Perkembangan kasus ini diperkirakan akan menjadi salah satu perkara korupsi dana desa yang menyita perhatian publik di Kabupaten Sukabumi dalam waktu dekat.(*)
