 |
| Anggota DPRD Kota Bekasi Rudy Heryansah |
inijabar.com, Kota Bekasi - Penataan infrastruktur di kawasan perkampungan padat penduduk,a terus dioptimalkan guna memperkecil ketimpangan pembangunan dengan area perumahan komersial.
Pemanfaatan dana aspirasi legislatif secara proporsional, dinilai menjadi kunci utama untuk meratakan pembangunan fisik, sekaligus menyerap persoalan sosial warga prasejahtera.
Komitmen tersebut ditegaskan oleh Anggota DPRD Kota Bekasi, Rudy Heryansah, saat menggelar jaring aspirasi (Reses) di RW 014, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Kamis (9/7/2026).
Mayoritas konstituen di wilayah Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi tersebut, merupakan warga perkampungan yang membutuhkan intervensi anggaran daerah.
Rudy memaparkan, sejak dirinya menjabat dari periode pertama pada 2019 hingga periode kedua saat ini, sekitar 70 persen usulan pembangunan di wilayahnya telah terealisasi, mencakup perbaikan jalan lingkungan, normalisasi saluran air, hingga pembenahan kantor rukun warga (RW).
"Konstituen saya mayoritas berada di lingkungan perkampungan. Fungsi kita di dewan adalah membantu masyarakat bawah, yang memang tidak bisa berswadaya mandiri, untuk membangun infrastruktur lingkungan yang biayanya besar," ujar Rudy.
Politisi PDIP itu menerapkan sistem prioritas yang proporsional, dalam menyalurkan program Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dewan. Wilayah rukun tetangga (RT) maupun RW yang menjadi basis penunjang suara signifikan, akan mendapatkan porsi atensi yang lebih besar.
"Penyaluran program tentu saya lakukan secara proporsional. Wilayah yang memberikan dukungan suara banyak tentu menjadi prioritas utama untuk diakomodasi usulan infrastrukturnya jauh lebih banyak," kata Rudy.
Guna mengantisipasi keterbatasan pagu anggaran dewan, Rudy mengaku intens menjalin kolaborasi dengan Wali Kota Bekasi. Kerja sama ini krusial, untuk mengintervensi program-program pembangunan fisik skala besar yang tidak terakomodasi penuh oleh anggaran legislatif.
"Aspirasi infrastruktur ini kan terbatas, jadi kalau saya kekurangan anggaran, Pak Wali juga tidak segan-segan untuk membantu. Koordinasi ini berjalan baik agar kebutuhan masyarakat di Medan Satria dan Bekasi Utara bisa tetap terpenuhi," ucap Rudy.
Selain pembangunan fisik makro, Rudy juga mengoptimalkan pelayanan jaring pengaman sosial melalui penyediaan unit ambulans gratis dan tim advokasi kesehatan bagi warga kurang mampu. Pelayanan personal ini dihadirkan secara mandiri, tanpa menggunakan anggaran dinas untuk mempermudah akses rujukan ke rumah sakit.
Terkait adanya tambahan stimulan anggaran wilayah sebesar Rp 100 juta dari pemerintah kota, Rudy mengimbau pengurus RT dan RW untuk mengalokasikannya hanya pada kegiatan lingkungan berskala mikro. Pengurusan proyek fisik yang membutuhkan dana besar, tetap menjadi tanggung jawab pengawalan dewan melalui APBD.
"Saya sampaikan ke masyarakat, jangan gunakan dana stimulan itu untuk proyek infrastruktur besar. Biarkan dana itu untuk kebutuhan kecil di lingkungan, sedangkan urusan pembangunan jalan atau saluran besar itu menjadi urusan kami di dewan melalui sisa anggaran belanja murni maupun APBD Perubahan nanti," pungkas Rudy. (Pandu)
