 |
| Proses SPMB di salah satu sekolah di Depok |
inijabar.com, Depok – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Kota Depok telah usai namun masih menjadi sorotan. Meski secara umum dinilai telah berjalan relatif baik, kendala teknis pada sistem digital masih menyisakan catatan yang perlu dibenahi.
Anggota Komisi D DPRD Kota Depok, Turiman menegaskan pihaknya mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan murid baru tahun ini. Dia menyoroti banyaknya aduan masyarakat salah satunya terkait kendala jaringan hingga performa sistem aplikasi yang kerap bermasalah.
"Kita tidak bisa hanya menyalahkan operator. Masalah sistem digital memang sering kali kompleks. Namun, jika ada hal-hal yang kurang maksimal, evaluasi harus segera dilakukan agar ke depannya sistem ini benar-benar handal," ujar Turiman saat dikonfirmasi kepada awak media, Jumat (17/7/2026).
Di tengah masih maraknya isu terkait dugaan kecurangan oleh oknum operator maupun panitia SPMB. Turiman menekankan pentingnya pelaporan yang berbasis data. Dia pun mengajak masyarakat untuk tidak berhenti menyampaikan keluhannya di media sosial, melainkan melangkah ke jalur formal.
"Jika memang masih ada kejanggalan atau dugaan kecurangan, jangan hanya bicara di medsos. Buatlah laporan resmi dan lampirkan bukti-bukti konkret. Tanpa bukti yang valid, kami di DPRD sulit untuk menelusuri dan memanggil pihak Dinas Pendidikan untuk dimintai pertanggungjawaban," tegasnya.
Sejauh ini Komisi D DPRD Kota Depok, Turiman mengaku belum menerima aduan resmi terkait kendala atau kecurangan SPMB 2026. Menurutnya, transparansi harus dimulai dari keberanian masyarakat untuk melaporkan masalah secara prosedural.
Meski demikian, Politisi Partai Gerindra itu mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Depok dalam menyediakan ruang bagi siswa yang belum tertampung di sekolah negeri melalui program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG).
Baginya program ini menjadi jembatan krusial. Agar tidak adanya lagi anak di Depok yang putus sekolah yang dikarenakan tidak tertampungnya di sekolah negeri.
"Secara umum, daya tampung kita sudah cukup baik. Program RSSG sangat membantu meringankan beban biaya pendidikan bagi mereka yang tidak diterima di sekolah negeri," jelasnya.
Kendati demikian, dirinya mengingatkan bahwa masih ada tantangan bagi sekolah swasta yang belum masuk dalam skema kerja sama RSSG. DPRD Kota Depok pun mendorong untuk terus mengawal proses ini agar berjalan sesuai dengan kuota dan kebutuhan masyarakat.
Bagi publik, posisi DPRD ini menjadi pengingat bahwa partisipasi masyarakat sangat vital dalam pengawasan kebijakan publik. Sistem digital yang kerap bermasalah memang menjadi catatan, namun keberhasilan sistem penerimaan ke depan sangat bergantung pada sinergi antara kesiapan infrastruktur pemerintah dan pengawasan partisipatif dari warga Depok.
"Kami terbuka untuk menindaklanjuti setiap masalah, selama itu didukung dengan bukti, bisa dipertanggungjawabkan," pungkasnya. (Risky)
