 |
| Tanti Herawati berfoto bersama warga usai menggelar Reses. |
Inijabar.com, Kota Bekasi - Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) melalui jalur zonasi serta ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial (bansos), masih menjadi persoalan krusial di tingkat akar rumput.
Pemerintah daerah dituntut untuk mengevaluasi sistem integrasi data kependudukan dan melakukan validasi faktual di lapangan, agar hak-hak masyarakat prasejahtera dapat terpenuhi secara berkeadilan.
Dua isu utama tersebut mendominasi jalannya jaring aspirasi (Reses) yang digelar oleh Anggota DPRD Kota Bekasi, Tanti Herawati, bersama warga di RW 002, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Kamis (9/7/2026).
Forum itu dimanfaatkan warga, untuk mengadukan kekecewaan kepada Politisi PSI tersebut, terkait carut-marutnya pelayanan publik di sektor pendidikan dan jaring pengaman sosial.
Tanti mengungkapkan, dirinya menerima keluhan langsung dari orang tua murid yang anaknya tereliminasi dari sistem seleksi salah satu SMP negeri terdekat. Padahal, secara geografis, jarak antara rumah tinggal warga tersebut dengan bangunan sekolah dinilai sangat dekat.
"Kami menerima keluhan terkait PPDB, di mana anak dari salah seorang warga yang mendaftar ke salah satu SMP negeri namanya tergeser dari sistem. Padahal, kalau dilihat di lapangan, jarak rumahnya dekat sekali ke sekolah tersebut," ujar Tanti.
Tanti menilai, ketidakakuratan penarikan titik koordinat atau adanya potensi manipulasi administrasi kependudukan, menjadi pemantik utama tersisihnya warga lokal dari sekolah terdekat.
Pihaknya berkomitmen, untuk membawa persoalan ini ke komisi terkait di DPRD guna mendesak Dinas Pendidikan, melakukan evaluasi total pada sistem zonasi.
"Persoalan zonasi ini harus dikaji ulang secara transparan. Kasihan warga yang secara nyata tinggal di samping sekolah justru tidak bisa mengakses pendidikan gratis karena sistem yang tidak akurat," kata Tanti menjelaskan.
Selain masalah pendidikan, atmosfer reses di Pekayon juga memanas, saat warga mempertanyakan mekanisme pendistribusian kluster bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun daerah. Banyak kepala keluarga yang secara kondisi ekonomi tergolong sangat membutuhkan, namun justru tidak terdata sebagai penerima manfaat.
"Warga di sini juga mengeluhkan banyak yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah terkait bansos. Padahal, realitas di lapangan menunjukkan masih banyak warga di lingkungan ini yang tergolong dalam kategori keluarga yang sangat membutuhkan intervensi bantuan tersebut," tutur Tanti.
Ia mendesak Dinas Sosial Kota Bekasi, untuk segera turun ke lapangan guna melakukan pemutakhiran data secara berkala dan berkorelasi langsung dengan pengurus RT/RW setempat.
"Skema penentuan penerima bansos tidak boleh hanya bersandar pada data administratif di atas kertas, melainkan harus berbasis pada verifikasi faktual agar bantuan tidak salah sasaran," pungkasnya.
DPRD Kota Bekasi memastikan seluruh catatan dan keluhan miring terkait pelayanan PPDB serta karut-marut bansos di wilayah Pekayon itu, akan diformulasikan menjadi dokumen Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Dewan, guna mengawal kebijakan eksekutif terhadap pemenuhan hak dasar masyarakat miskin kota. (Pandu)
