inijabar.com, Bandung – Wakil Ketua Fraksi PKB, anggota komisi V, sekaligus Anggota Badan Anggaran, H Dadan Hidayatulloh, mengatakan, program SPP gratis untuk SMA/SMK harus diawasi secara maksimal. Sehingga, dalam pelaksanaannya betul-betul digunankan untuk meringankan para siswa.
‘’Dengan gratisnya biaya pendidikan di Jawa Barat mudah-mudahan menjadi percontohan untuk provinsi lainnya,’’jelas Dadan ketika seperti dilansir Jabar Ekspres, Jumat, (28/11/2019).
Dia mengatakan, dana tersebut rencananya akan cair pada Juli 2020 nanti. Namun, untuk implemantasinya dibutuhkan sistem dan pengawasan. Sebab, anggaran bantuan tersebut nilainya sangat besar.
‘’Untuk sekolah gratis ini dewan telah menyepakati anggaran sebesar Rp 717 miliar untuk SMA/SMK Negeri.DPRD mungkin kedepan akan turun langsung juga ikut menanyakan dan mengawasi penggunaan anggaran itu,’’ tutur dia.
Dia menambahkan, fungsi control ini harus dilakukan dengan benar. Untuk itu, pihaknya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dilapangan. Sehingga, jika masih ada sekolah gratis namun masih di pungut biaya harus dikenakan sanksi.
“Sekolah yang melanggar itu harus dievaluasi. kalau saya sarankan kena sanksi pihak sekolahnya kepala sekolah dan pihak sekolahnya makannya harus dikontrol atau dikawal bersama-sama,’’pungkasnya.(*)
