Soal Usulan 3 Kepala Daerah, Ridwan Kamil; Ga Mesti Pj Dari Pemprov Jabar inijabar.com
|
Menu Close Menu

Soal Usulan 3 Kepala Daerah, Ridwan Kamil; Ga Mesti Pj Dari Pemprov Jabar

Jumat, 13 Mei 2022 | 10.23 WIB




inijabar.com, Kota Bandung- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah mengusulkan tiga nama ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengisi jabatan kepala daerah yang kosong akibat masa jabatannya segera berakhir tahun 2022 ini. Ketiga penjabat (Pj) itu akan mengisi jabatan kepala daerah Kabupaten Bekasi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Cimahi.


"Kami sudah mengusulkan untuk penjabat bupati/wali kota di tiga wilayah yang akan habis tahun ini, yaitu Kabupaten Bekasi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Cimahi. Keputusan akhir dari Kemendagri belum kami terima," kata Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (11/5/2022).


Sebagai informasi, masa jabatan Bupati Bekasi akan berakhir 22 Mei 2022, Wali Kota Cimahi 22 Oktober 2022, dan Wali Kota Tasikmalaya 14 November 2022. Menurut Ridwan Kamil dalam menentukan penjabat selalu ada kriteria khusus dari Kemendagri.


"Selalu ada kriteria jabatan tinggi pratama (kepala dinas) atau level direktur di kementerian/lembaga. Jadi penjabat itu tidak harus selalu dari eselon di sini (Pemprov Jabar)," kata Ridwan Kamil.


"Kabupaten Sukabumi contohnya. Dulu penjabat pada waktu pilkada 2020 usulan dari kita tapi diputuskan direktur dari Kemendagri," imbuh mantan Wali Kota Bandung tersebut.


"Kuncinya dikomunikasikan saja, kemarin ada masukan dari DPRD karena merasa tidak dilibatkan, saya kira itu bagus karena nanti para penjabat ini harus berinteraksi politik jadi ini penting," tuturnya.


"Saya menyetujui kalau ada masukan dari dewan sehingga lebih kondusif," sambung Emil.


Dalam menjabat di suatu daerah, katanya, seorang penjabat akan diberi waktu selama satu tahun.


Emil mengungkapkan apabila selama satu tahun itu kinerja sesuai dengan prosedur maka akan dilanjutkan dua sampai tiga tahun. Apabila tidak, maka akan dievaluasi.


"Kemarin sudah di klarifikasi penjabat itu hanya satu tahun, penjabat wali kota/bupati/gubernur maksimal satu tahun setelah itu akan dievaluasi, bisa dilanjutkan bisa tidak. Jadi tidak serta merta kalau akan 'full time' dua sampai tiga tahun," katanya.

Bagikan:

Komentar