Implementasi MoU dengan Sekolah Swasta Lamban, Faisal Gerah Sama Kinerja Disdik Kota Bekasi inijabar.com
|
Menu Close Menu

Implementasi MoU dengan Sekolah Swasta Lamban, Faisal Gerah Sama Kinerja Disdik Kota Bekasi

Senin, 01 Agustus 2022 | 14.52 WIB


Anggota DPRD Kota Bekasi, Faisal.SE


inijabar.com, Kota Bekasi - Anggota DPRD Kota Bekasi Faisal menanggapi sikap pemerintah yang lambat dalam menangani janjinya sudah 3 minggu sejak  ditandatanganinya perjanjian kerjasama (MoU) dengam sekolah swasta hingga kini belum terealisasi.


"Lambatnya kinerja Dinas pendidikan dalam mengambil sikap tegas kepada jajarannya dalam membuat dan memutuskan suatu program. Belum lagi di duga indikasi beberapa kepala sekolah yg menjual quota kursi di sekolah menjadi keresahan tersendiri bagi orang tua murid,"ucap politisi Partai Golkar ini. Senin (1/8/2022).


Dia mengungkapkan, sudah banyak masyarakat mengeluh tentang nasib anak-anaknya dan hingga kini dinas pendidikan masih belum mengetok palu keputusannya atas janjinya.


"Sekolah sudah mulai masuk memperkenalkan diri para siswa/siswi baru. Namun ribuan generasi bangsa hingga saat ini belum bisa mendapatkan kepastian untuk bisa sekolah dimana dan seperti apa tentang masa depan pendidikannya," tegas Sekertaris Fraksi Golkar Persatuan ini.


"Dalam hal ini akan banyak anak yang menjadi korban secara psikologis jika melihat teman-temannya sudah memakai baju sekolah dan bisa bersekolah seperti harapannya, Jika dinas pendidikan lambat dalam memutuskan kemana mata arah tujuan sekolah siswa/siswi yang belum bisa merasakan kursi sekolah saat ini maka hal ini menjadi kegagalan Pemerintah Kota Bekasi dalam mensejahterakan masyarakatnya,"sambung Faisal.


Faisal menambahkan, sekolah wajib 12 tahun menurut undang-undang akan sirna jika kejadian ini akan terulang kembali, tahun sebelumnya dalam PPDB Online tidak semrawut saat ini.


Melihat kejadian seperti ini dan respon pihak sekolah yang bekerjasama dengan pemerintah pun, kata Faisal, tidak tegas dalam mengambil sikap atas keputusan janji Disdik yang diduga terjadi nya penjualan kuota kepada orang tua siswa yang saat ini banyak mengantri janji manis pemerintah.


"2022 menjadi moment yang tidak akan terlupakan dimana ribuan siswa/siswi belum bisa merasakan sekolah," ujarnya.


Lanjut Faisal, ini menjadi tugas penting pemerintah dalam menangani kasus seperti ini, Ribuan calon regenerasi bangsa menunggu keputusan yang bijak dikeluarkan Plt Walikota Bekasi Tri Adhianto.


"Saya berharap kepada Pemerintah Kota Bekasi khususnya Plt Walikota Bekasi melakukan evaluasi atas kinerja dinas pendidikan dan mendorong pemerintah segera membuat kebijakan untuk menambah kapasitas kelas menjadi 48 siswa. Hal ini menjadi salah satu trobosan demi mengurangi beban resiko ribuan siswa yang belum merasakan bangku sekolah," terangnya.


"Dan menambah jumlah rombel jika diperlukan serta segera melakukan pendataan sekolah yang memiliki keterbatasan guru di ruang lingkup Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri Se-Kota Bekasi," tutupnya. (*)

Bagikan:

Komentar