 |
| Massa Aksi PMII Kota Bandung di depan gerbang Pemkot Bandung. |
inijabarcom. Kota Bandung – Massa aksi dari PMII (Pergerkan Mahasiswa Islam Indonesia) Kota Bandung menggruduk Balai Kota Kota Bandung, jalan Wastukencana, Kota Bandung pada Kamis (29/2/2024).
Mereka mempertanyakan kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat dan darurat ketahanan pangan.
Ketua PMII Kota Bandung Ilham Akbar Zaini menjelaskan, tentang sandang, pangan, dan papan merupakan kebutuhan primer umat manusia.
Mengingat manusia harus memenuhi kebutuhan fisiologisnya secara merdeka. Karena itu menurut Ilham seharusnya negara beserta para antek-anteknya mampu hadir dengan memberikan suatu kepastian hidup kepada rakyatnya.
"Harga beras terus saja melambung, setidaknya dalam 1-2 pekan terakhir, bahkan beberapa kali memecahkan rekor. Hal ini terjadi bukan hanya pada beras premium, tetapi juga beras medium,"ucapnya.
Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan, pada Minggu, 25 Februari 2024. Semula harga beras medium Rp. 9.000-Rp. 10.000/kg. Sesuai pemantauan ternyata harga naik pelan-pelan hingga sekarang pada Rabu, 28 Februari 2024 menyentuh angka Rp.13.000 – Rp. 14.000/kg.
"Sedangkan beras premium, sebelumnya berada di kisaran Rp.12.000 – Rp. 14.000/kg.Namun merangkak terus sampai di harga Rp.17.000 – Rp. 18.000/kg,"tuturnya.
Adapun untuk harga sekarung beras medium kini sudah Rp. 700.000 di pasar induk dan beras premium sekarungnya Rp. 800.000. Kenaikan harga pangan dalam bentuk beras ini merupakan kenaikan tertinggi dari harga sebelum-sebelumnya.
"Ditambah yang paling konyolnya adalah solusi dari penyelesaian harga beras. Pemerintah memutuskan untuk menambah kuota penugasan impor beras tahun ini kepada Perum Bulog sebanyak 1,6 juta ton, setelah menugaskan impor sebanyak 2 juta ton pada akhir tahun 2023 lalu,"beber Ilham.
Padahal, kata dia, di awal tahun ini, Bulog masih harus merealisasikan pemasukan 500.000 ton beras impor. Ini adalah bagian dari penugasan kepada Bulog untuk impor tahun 2023 yang mencapai 3,5 juta ton.
"Jika importasi ini diselesaikan sepenuhnya oleh Bulog sampai akhir tahun 2024 nanti, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan cetak rekor baru impor beras terbanyak. Yakni, mencapai 4,-5 juta ton beras,"kata Ilham.
Pemerintah, lanjut Ilham, harusnya mampu merealisasikan amanat Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Kedaulatan Pangan Nasional dan Undang-ndang Nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Kembalikan kedaulatan pangan pada petani dalam menyelesaikan permasalahan pangan nasional, bukan malah mengambil jalan pintas dengan mengimpor beras.
Selanjutnya dalam perjalanan kenaikan harga beras di Kota Bandung, Pemerintah, melalui Pj. Walikota dan kepanjangan tangannya Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan Industri dan Bulog yang melakukan kegiatan SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dirasa kurang efektif dalam menyelesaikan permasahan ini, dikarenakan tidak adanya transparansi penyaluran beras bulog ke pasar tradisional, pasar modern dan kegiatan SPHP, dan tidak jelasnya sasaran secara objektif pada warga Kota Bandung.
"Maka dari itu kami PC PMII Kota Bandung memberikan beberapa catatan merah point tuntutan:
1. Menuntut pemerintah negara mengembalikan kedaulatan pangan pada petani dan stop melakukan impor secara brutal.
2. Menuntut pemerintah negara meralisasikan amanat UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Kedaultan Pangan, UU Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan menuntaskan RPJMN Kedaulatan Pangan Nasional.
3. Menuntut Pj. Walikota Bandung untuk menstabilkan harga beras di seluruh pasar Kota Bandung.
4. Menuntut Pj. Walikota Bandung untuk memberantas cukong dan mafia beras di wilayah Kota Bandung
5. Menuntut Pj. Walikota Bandung melakukan kontroling dan evaluasi program SPHP secara objektif dan tepat sasaran
6. Menuntut Pj. Walikota Bandung melakukan penindakan tegas praktek-praktek yang berindikasi korupsi di setiap jajaran kedinasan di bawahnya.
Aksi massa PMII Kota Bandung tersebut sempat membakar ban.
