 |
| Bungkus sampah yang dilempar pengunjuk rasa yang mayoritas emak-emak di depan Kantor DPRD Jabar. |
inijabar.com, Kota Bandung- Meski Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dan Forkopimda Provinsi Jabar termasuk DPRD Jabar sudah menggelar dialog dengan mahasiswa. Namun aksi unjuk rasa tetap terjadi pada Kamis (4/9/2025)
Seperti yang dilakukan sejumlah ibu-ibu menggelar aksi unjuk rasa di DPRD Jabar (Jawa Barat). Mereka berpakaian serba pink atau merah muda ini, merupakan gabungan dari sejumlah forum yakni Dago Melawan, Tamansari Bersatu, Sukahaji Melawan, Cipedes Melawan, dan Rakyat Anti Penggusuran.
Emak-emak tersebut menyesalkan tindakan represif polisi, dan juga menuntut disahkan undang-undang perampasan aset terhadap koruptor, dan pangkas anggaran tunjangan untuk DPR.
Kekecewaan emak-emak tersebut dengan melempar bungkus kantong sampah ke depan kantor DPRD Jabar
Kordinator aksi, Angga mengatakan, aksi tersebut menuntut agar Pemprov Jabar membatalkan segala bentuk kerjasama dengan TNI agar Jawa Barat terhindar dari kepentingan militer.
“Kami dari masyarakat kampung kota ikut menyuarakan mengenai represif aparat, mengenai juga tuntutan bagi para koruptor untuk disita asetnya dan diberlakukan hukuman mati sekalipun kami tidak berkeberatan,” ujarnya.
“Bedakan kepentingan militer dengan kepentingan sipil, sehingga supremasi sipil harus berada di atas segalanya. Termasuk juga dengan reformasi polri dan pembersihan dewan dan politik praktis dari praktek-praktek korupsi dan segala macamnya," sambung Angga.
Dalam hitungan menit hampir seluruh bagian pagar gedung DPRD Jabar dipenuhi sampah plastik dan sampah sisa makanan. Bau dari sampah itu pun relatif menyengat.
"Warga menilai bahwa tempat ini selayaknya adalah tempat sampah. Maka tema hari ini, buang sampah pada tempatnya," kata Angga.
Adapun tuntutan masa aksi tersebut diantaranya,
1. Hentikan brutalitas aparat, penangkapan illegal, sweeping dan pamer kekuatan TNI/POLRI di lingkungan warga masyarakat.
2. Cabut segala kebijakan yang tidak pro rakyat, tingkatkan upah pekerja disetiap sektor, lindungi pekerja dengan kepastian kerja dan sistem kerja yang adil.
3. Rampas seluruh aset Koruptor dan hukuman mati baginya.
4. Wujudkan reforma Agraria sejati, distribusikan tanah untuk rakyat bukan untuk korporasi.
5. Turunkan Pajak rakyat, harga kebutuhan pokok, tarif dasar listrik & BBM. Naikan Pajak Impor, Konglomerat dan Perusahaan multinasional.
6. Pangkas anggaran DPR, Pejabat negara, TNI dan POLRI, perbesar anggaran pendidikan dan kesejahteraan rakyat.
7. Batalkan Perjanjian Kerjasama TNI AD - Pemprov Jabar mengenai Manunggal Karya Bakti Skala Besar Pembangunan Daerah. Wujudkan Jabar anti militerisme.
8. Reformasi POLRI dan wujudkan Supremasi Sipil, kembalikan Militer ke barak.
9. Tangkap, Adili dan Penjarakan para aparat pembunuh rakyat dalam aksi Agustus 2025 dan para pelanggar HAM berat dimasa lalu.
10. Bebaskan masyarakat yang ditangkap dalam demonstrasi Agustus-September. Kemarahan Rakyat bukan tindakan Terorisme.(*)
