 |
| Gubernur Jabar Dedi Mulyadi |
inijabar.com, Kota Bandung- Pemotongan anggaran transfer dari pemerintah pusat ke Pempro Jabar sebesar Rp2,45 trilyun di tahun 2026 sangat berdampak bagi kelancaran pembangunan di Jawa Barat.
Namun demikian, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan, tidak akan mengambil jalan pintas melalui pinjaman daerah untuk menutup kekurangan fiskal.
Dedi mengatakan, pinjaman daerah memang tidak dilarang selama dilakukan secara terukur dan sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.
Dia tetap berupaya pembangunan di Jawa Barat tetap berlanjut secara berkelanjutan tanpa harus mengorbankan stabilitas fiskal maupun kesejahteraan masyarakatnya.
"Pinjam boleh, tapi terukur. Tidak boleh kita membuat pinjaman melebihi keuangan yang kita miliki tiap bulan,"katanya, Senin (13/10/2025).
Dedi lebih memilih memaksimalkan potensi internal Jawa Barat dengan pengelolaan anggaran yang mandiri, disiplin, dan efisien tanpa harus mengorbankan sektor penting seperti pembangunan infrastruktur.
Pembangunan infrastruktur, kata Dedi, tidak boleh berhenti karena menjadi penggerak utama bagi pertumbuhan ekonomi di daerah.
"Meskipun saya ditawari untuk mendapatkan pinjaman, saya menolak. Karena saya ingin tetap membangun dengan menggunakan dana yang dimiliki di Provinsi Jawa Barat, meskipun dananya mengalami pengurangan," tegasnya.
Keberadaan infrastruktur yang kuat, diantaranya, mulai dari jalan, jembatan, jaringan listrik, hingga konektivitas internet, adalah fondasi penting yang bisa mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat Jawa Barat.
Pertumbuhan ekonomi, kata Dedi, akan tumbuh manakala infrastrukturnya dibangun. Investasi akan tumbuh manakala pemerintah menyiapkan jaringan infrastruktur.
"Situasi fiskal saat ini menuntut kehati-hatian ekstra, Dedi tetap berkomitmen agar agenda pembangunan tidak berhenti,"ucapnya.
Dedi mengakui, membangun di tengah keterbatasan anggaran tentu memerlukan pengorbanan dan langkah tegas dalam mengatur prioritas belanja.
Karena itu, Dedi memilih memangkas pos-pos pengeluaran pemerintah yang dianggap tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas.
"Gubernur dan seluruh pejabat serta ASN-nya berpuasa dari berbagai kepentingan yang tidak ada relevan dengan kepentingan masyarakat," ujar Dedi.
Langkah efisiensi ini, kata dia, justru menjadi cara paling sehat dalam menjaga keseimbangan keuangan daerah, tanpa harus menambah beban utang yang pada akhirnya bisa menjadi tanggungan publik.
"Saya tidak memilih mencari pendapatan baru yang membebani masyarakat. Saya lebih memilih melakukan efisiensi terhadap belanja pemerintah Provinsi Jawa Barat," terangnya.(*)
