 |
| Anggota DPRD Depok Igun Sumarno saat menggelar Reses III tahun 2025 |
inijabar.com, Depok–Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Depok, Igun Sumarno menekankan kepada warga bahwa pentingnya peran aktif dalam membangun kemandirian ekonomi serta menjaga lingkungan. Hal itu diungkapkan usai menggelar kegiatan Reses Sidang III tahun 2025, di Rt 01/01 Sukamaju, Cilodong, Kota Depok, Selasa, (8/10/2025) malam.
Politisi asal Partai Amanat Nasional (PAN) itu mendorong peningkatan ekonomi warga agar tidak sebatas sekadar menjadi konsumen. Akan tetapi, mulai bertransformasi menjadi pelaku usaha produktif dengan adanya kelompok UMKM yang diharapkan kedepan jadi kegiatan produktif yang berdampak ekonomi.
"Selama ini kita banyak menjadi konsumen. Kedepan, kita ubah mindset menjadi pelaku ekonomi. Misalnya, dengan membentuk kelompok kuliner yang bisa buka setiap malam minggu, agar ekonomi warga terus berputar " ujar Igun Sumarno.
Meski demikian, Igun mengakui, masih minimnya usulan warga terkait upaya peningkatan sumber daya manusia untuk menciptakan suatu produk yang dijual dan sebagai produsen suatu produk usaha.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kecamatan Cilodong-Tapos itu mengungkapkan, yang masih banyak menjadi usulan warga saat ini yaitu terkait persoalan klasik seperti, kerusakan sarana infrastruktur jalan, drainase dan sampah. Katanya, hal itu masih jadi fokus utama aspirasi para warga Depok, khususnya di lima wilayah Kelurahan Kecamatan Cilodong, Kota Depok.
"Keinginan dan kebutuhan masyarakat Kota Depok di Reses III ini akan ditampung untuk direalisasikan pada tahun 2027. Mayoritas, yang selalu jadi usulan warga terkait infrastruktur seperti, aspal, pengecoran jalan,” kata, Igun.
Selain itu, Igun juga menyampaikan kaitannya dengan anggaran dana sebesar Rp 300 juta untuk program tiap RW yang akan bergulir dari Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, yang merupakan implementasi janji Wali Kota Depok yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Depok.
Igun juga menambahkan, persoalan penanganan sampah yang masih menjadi tantangan di wilayah Kelurahan Sukamaju, Kota Depok. Dia sendiri memiliki rencana untuk menghadirkan unit kendaraan sampah berteknologi hidrolik.
Menurutnya, unit kendaraan tersebut diharapkan nantinya dapat mengatasi permasalahan sampah yang selanjutnya dilakukan pemilahan sampah organik dan non organik. Sehingga kedepan akan ada nilai manfaat untuk warga dari sampah yang diolah.
"Bisa diolah menjadi biji plastik dan bisa di jual. Begitu juga sampah organik bisa jadi pupuk dan kebermanfaatan lainnya. Insya Allah, tahun 2026 kita targetkan persoalan sampah bisa semakin teratasi namun harus dimulai dengan disiplin memilah sampah sejak dari rumah,” tambahnya.
Selain permasalahan sampah, salah satu program Pemkot Depok yang banyak disoroti warga pada reses kali ini adalah berkaitan dengan pendidikan, ketenagakerjaan dan kebutuhan pribadi warga soal Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Begitu pun juga kaitannya dengan program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) yang disediakan Pemkot Depok yang bekerjasama dengan sekitar 30 lebih sekolah swasta secara gratis untuk warga.
Kemudian kaitannya dengan ketenagakerjaan, Igun mengatakan, Pemkot Depok saat ini memfasilitasi warga untuk bisa bekerja di luar negeri. Sementara terkait bantuan RTLH, pihaknya menyampaikan saat ini ada peningkatan nilai bantuan RTLH dari Pemkot Depok untuk tahun 2026 yang mencapai Rp 40 juta per rumah. (Risky)
