 |
| Anggota DPRD Depok Samsul Maarip |
inijabar.com, Depok – Anggota DPRD Kota Depok Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), H. Samsul Ma’arip menyoroti sejumlah aspirasi yang menjadi kebutuhan urgensi masyarakat salah satunya terkait program pelayanan kesehatan gratis Universal Health Coverage (UHC) Kota Depok.
Hal tersebut diungkapkan usai menggelar Reses Masa Sidang III Tahun 2025 guna menyerap aspirasi, saran dan masukan dari masyarakat, di RW 05, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Minggu (12/10/2025).
Anggota DPRD Kota Depok, H. Samsul Ma’arip menekankan bahwa basis data kependudukan menjadi dasar agar program Universal Health Coverage (UHC) di Depok dapat berjalan optimal dan tepat sasaran. Oleh karenanya, kata dia Dinas Kesehatan bersama dinas terkait lainnya diharapkan dapat mengevaluasi hal tersebut, guna memastikan data peserta penerima yang nantinya dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu.
“Jadi nanti kaitannya dengan data kependudukan ya, misalnya dia (warga) tidak mampu sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan maka bisa memperoleh program UHC. Tapi kalau memang warga mampu kemudian dia punya BPJS mandiri dan sebagainya, silakan itu saja yang dilanjutkan, jadi tidak bisa lagi menggunakan UHC,” ujar H. Samsul Ma’arip kepada wartawan, Minggu (12/10/2025).
Lebih lanjut H. Samsul Ma’arip mengungkapkan, seringkali mendapatkan laporan kendala yang dihadapi di lapangan saat masyarakat menggunakan pelayanan UHC kaitannya dengan keakuratan data kependudukan. Maka itu, dirinya mengimbau kepada seluruh masyarakat khususnya warga Kecamatan Tapos dan Cilodong agar segera memperhatikan serta memperbaiki data kependudukan.
“Ini yang perlu diperhatikan masyarakat kita, bahwa pelayanan kesehatan ini sangat ada kaitannya dengan data kependudukan. Jadi ketika masyarakat ingin berobat kemudian menggunakan BPJS, UHC atau KIS dan sebagainya. Kendalanya yang sering terjadi di lapangan kaitannya dengan data kependudukan,” katanya.
Oleh karena itu, Samsul mengatakan, pihaknya bersama para aparatur Pemerintah setempat mulai dari lurah, camat bahkan tingkat RW dan RT ikut membantu mensosialisasikan terkait perbaikan data kependudukan masyarakat tersebut.
“Jadi supaya ketika dibutuhkan dokumen kependudukan itu saat menggunakan pelayanan kesehatan gratis tersebut. Itu dapat menjadi solusi yang betul-betul tepat dan cepat,” ucapnya.
Sebagaimana diketahui pihaknya mengakui bahwa program UHC tersebut telah diusulkan melalui DPRD untuk terus berlanjut hingga tahun 2026. Meski di tengah pembahasannya, ada perubahan skema pemilahan peserta, yang nantinya akan diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu.
“Kalau untuk UHC 2025 itu dianggarkan Rp 160 miliar, itu sudah disubsidi oleh pemerintah provinsi, tapi untuk tahun 2026 provinsi hanya mensubsidi satu persen dari jumlah anggaran seluruhnya. Oleh sebab itu, dinas kesehatan agar segera mengevaluasi, sehingga UHC itu nantinya betul-betul dapat dipergunakan kepada warga yang tidak mampu,”tandasnya.
Pria yang baru menduduki kursi Ketua DPD Partai NasDem Kota Depok itu menambahkan pihaknya bersama Dinas Kesehatan kini tengah merumuskan rancangan anggaran tersebut. Agar ke depannya program UHC itu tetap berlanjut sekaligus tidak menghabiskan anggaran yang begitu besar.
“Sedang kita rancang, sedang dihitung oleh dinas kesehatan juga. Supaya tetap berjalan, akan tetapi anggarannya tidak membengkak,” tambahnya.
Melalui hasil penyerapan aspirasi reses yang disampaikan masyarakat. Pihaknya berharap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat ke depan dapat diketahui serta dilaksanakan bersama Pemerintah, sehingga akan menghasilkan pelayanan yang lebih baik cepat, humanis, dan lengkap fasilitasnya terutama dalam hal kesehatan. (Risky)
