 |
| Anggota DPRD Kota Bekasi Wildan |
inijabar.com, Kota Bekasi- Ketidakhadiran Ketua KONI Kota Bekasi Tri Adhianto saat RDP (rapat dengar pendapat) dengan Komisi 4 DPRD Kota Bekasi membuktikan tidak efektif nya jika seorang kepala daerah rangkap jabatan memimpin lembaga olahraga.
Ekpektasi cabor dengan menempatkan kepala daerah sebagai Ketua KONI agar dapat anggaran banyak dari APBD pun jauh panggang dari api.
Absennya Ketua KONI Kota Bekasi pada RDP dengan Komisi 4 DPRD Kota Bekasi pada Kamis (23/10/2025) dikomentari Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Wildan.
Rapat pembahasan persiapan Pekan Olahraga Kota dan Kabupaten (Porprov) Jabar 2026 tersebut dihadiri perwakilan pengurus cabang olahraga (cabor) dan perwakilan atlet.
Menurut Wildan, absennya Ketua KONI yang juga menjabat sebagai Wali Kota Bekasi menjadi kehilangan penting, karena lembaga tersebut memegang peran sentral dalam pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah.
“Ketidakhadiran Ketua KONI yang seharusnya dibutuhkan di rapat tadi tentu disayangkan. Bagaimanapun, KONI ini adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pembinaan olahraga di Kota Bekasi. Ketua KONI juga harus menunjukkan komitmennya dalam menyukseskan berbagai kegiatan, termasuk Porprov Jabar,” ujar Wildan usai rapat di Gedung DPRD Kota Bekasi, Kamis 23/10/25
Politisi asal PKB ini menilai, sebagai pimpinan lembaga olahraga, Ketua KONI perlu menugaskan delegasi yang benar-benar memahami substansi pembahasan.
“Delegasinya harus bisa menjelaskan secara utuh persoalan maupun agenda-agenda KONI, terlebih yang bersinggungan dengan Porklop. Karena rapat ini membahas hal strategis yang berkaitan langsung dengan kesiapan kita menuju 2026,” sindirnya.
Wildan menambahkan, jalannya rapat berlangsung dinamis karena dihadiri Ketua Cabor dan perwakilan atlet yang menyampaikan berbagai aspirasi terkait perhatian dan fasilitasi pemerintah.
“Diskusinya cukup melebar karena banyak masukan dari para cabor terkait minimnya dukungan dan pembinaan yang mereka rasakan,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, ia menyoroti tiga hal pokok yang harus segera disiapkan menjelang Porklop 2026. Pertama, tentang target juara umum yang perlu disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
“Kalau target kita juara umum, tentu harus dihitung juga anggarannya. Panitia Porprov, KONI, dan Dispora harus duduk bersama merumuskan platform anggaran yang proporsional agar target itu realistis,” katanya.
Kedua, Wildan meminta dilakukan pemetaan cabang olahraga potensial untuk mendulang medali emas.
“Kita harus tahu mana yang punya peluang besar, mana yang berisiko terlempar. Dari sana bisa dibuat strategi intervensi yang berbeda-beda agar semua cabor punya kesempatan tampil maksimal,” terangnya.
Ketiga, ia mendorong agar Porprov 2026 tidak hanya berorientasi pada prestasi, tetapi juga meninggalkan legasi nyata bagi dunia olahraga di Bekasi.
“Harus ada warisan yang jelas. Apakah infrastruktur olahraga, peningkatan kualitas atlet, atau pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jangan sampai kita hanya capek jadi panitia tanpa hasil yang berkelanjutan,” tegas Wildan.
Menurutnya, pembahasan sejak dini sangat penting agar seluruh aspek — mulai dari kebijakan, teknis, hingga pembiayaan tersusun secara matang.
“Kita tidak ingin Porklop nanti hanya seremonial, tapi benar-benar jadi momentum kebangkitan olahraga Bekasi,” pungkasnya.
Dalam rapat tersebut beberapa perwakilan pengurus Cabor mengeluhkan dukungan anggaran untuk latihan dan membeli alat. (firman)
