 |
| Ilustrasi |
APBD Kabupaten Bekasi tahun 2026 resmi disepakati sebesar Rp7,7 triliun. Angka ini turun sekitar Rp600 miliar dari APBD 2025 yang mencapai Rp8,3 triliun. Penurunan anggaran ini langsung memunculkan kekhawatiran mengenai keberlanjutan program infrastruktur, yang selama ini menjadi kebutuhan vital bagi wilayah industri terbesar di Jawa Barat tersebut.
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mengambil langkah konkret untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan.
Ruang Fiskal Kabupaten Bekasi 2026 Makin Terbatas
Dalam struktur umum APBD, belanja pegawai, pendidikan, dan kesehatan menyerap lebih dari 60 persen total anggaran. Dengan APBD turun, ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur otomatis menyempit.
Estimasi alokasi realistis untuk sektor infrastruktur, Rp1,1 – Rp1,6 triliun
Angka ini masih jauh dari ideal untuk wilayah dengan beban transportasi tinggi, kebutuhan perbaikan jalan yang masif, serta persoalan banjir tahunan.
Dampak Penurunan APBD terhadap Infrastruktur
1. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Terancam Berkurang
Kabupaten Bekasi memiliki ratusan kilometer jalan kabupaten yang membutuhkan pemeliharaan rutin. Dengan anggaran menurun, potensi dampaknya:
Penundaan perbaikan jalan rusak
Peningkatan biaya perbaikan di tahun-tahun berikutnya
Gangguan distribusi logistik industri
2. Program Pengendalian Banjir Tidak Bisa Maksimal
Titik banjir kronis seperti Tambun, Cibitung, Babelan, hingga Muara Gembong membutuhkan proyek drainase besar dan normalisasi sungai. Namun kebutuhan anggaran Rp200–300 miliar per tahun kemungkinan hanya mendapat porsi pemeliharaan dasar.
3. Pembangunan Sarana Pendidikan dan Kesehatan Tertunda
Meskipun ada mandatory spending, banyak proyek fisik seperti renovasi sekolah, pembangunan ruang kelas, atau Puskesmas baru berpotensi ditunda karena tidak masuk prioritas belanja utama.
Kondisi Fiskal Kabupaten Bekasi: Kekuatan dan Tantangan
Kekuatan
Basis industri besar yang bisa meningkatkan PAD
[cut]
Potensi pajak daerah tinggi (PBB, BPHTB, pajak penerangan jalan)
Digitalisasi pajak membuka peluang peningkatan penerimaan
Tantangan
Ketergantungan pada dana pusat masih tinggi
Realisasi PAD belum stabil
Belanja wajib menyerap sebagian besar anggaran
Secara keseluruhan, infrastruktur menjadi sektor paling rentan saat terjadi penyusutan APBD.
Skenario Anggaran Infrastruktur 2026
Skenario Moderat (paling realistis)
PAD naik 4–6%
Infrastruktur mendapat Rp1,2–1,3 triliun
Fokus pada pemeliharaan, bukan proyek baru
Skenario Optimis
PAD naik dua digit
Infrastruktur bisa di kisaran Rp1,6 triliun
Skenario Pesimis
PAD stagnan
Infrastruktur hanya Rp900 miliar – Rp1 triliun
Strategi Pemerintah Daerah untuk Menjaga Infrastruktur
Beberapa langkah yang bisa ditempuh Pemkab Bekasi:
1. Optimalisasi PAD sektor industri, termasuk penertiban wajib pajak.
2. Skema KPBU untuk proyek besar seperti jalan kawasan dan pengelolaan sampah.
3. Penghematan belanja rutin hingga 20–30%.
4. Digitalisasi pajak daerah untuk mencegah kebocoran penerimaan.
5. Konversi belanja operasional ke belanja modal.
Penurunan APBD Kabupaten Bekasi menjadi Rp7,7 triliun membuat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai program infrastruktur menjadi terbatas. Tanpa peningkatan PAD dan efisiensi belanja, tahun 2026 berpotensi menjadi periode di mana pembangunan infrastruktur hanya berjalan pada level pemeliharaan dasar.
Ditulis: Litbang Ini Jabar
