 |
inijabar.com, Jakarta- Himpunan Pengusaha Dokumentasi Indonesia (HIPDI), bersama fotografer senior nasional Darwis Triadi dan sejumlah tokoh kreatif, melakukan audiensi dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk membahas dinamika dan kebijakan terkait aktivitas fotografi di ruang publik Ibu Kota.
Pertemuan ini menjadi respons atas meningkatnya diskusi publik mengenai tata kelola ruang publik yang belakangan menjadi perhatian, khususnya terkait akses dan perizinan bagi fotografer di area-area tertentu.
HIPDI menegaskan komitmennya mendukung terciptanya ruang publik yang tertib, inklusif, dan tetap menjadi ruang berekspresi bagi pelaku industri kreatif maupun masyarakat umum.
Dalam kesempatan tersebut, Indro Kencana mewakili HIPDI mengatakan, akses yang adil di ruang publik merupakan prinsip penting yang harus dijaga.
“Ruang publik adalah ruang bersama. Tidak ada area eksklusif untuk kelompok atau fotografer tertentu. Ruang publik harus tetap menjadi ruang inklusif bagi seluruh masyarakat, termasuk para fotografer, untuk berkarya dan berekspresi,” ujar Indro Kencana.
Menanggapi pertanyaan terkait fenomena serupa di wilayah sekitar, termasuk Kota Bekasi, Indro menambahkan bahwa komunikasi terbuka dan koordinasi antara pemerintah daerah serta pelaku kreatif sangat diperlukan untuk memastikan setiap kebijakan tetap berpihak pada kepentingan publik dan tidak menghambat pertumbuhan ekosistem kreatif.
HIPDI juga menyatakan kesiapannya menjadi mitra pemerintah dalam merumuskan panduan teknis dan mekanisme operasional yang jelas, sehingga ruang publik dapat dikelola secara aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.(firman)
