 |
| Wakil Ketua Fraksi APSN DPRD Depok Samsul Ma-arip |
inijabar.com, Depok – Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Depok sekaligus Wakil Ketua Fraksi Amanat Pembangunan Solidaritas Nasional (APSN), Samsul Ma’Arip memastikan program pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial menjadi usulan prioritas pada kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA- PPAS) yang akan dibawa ke RAPBD 2026.
Dia menilai agar memastikan arah kebijakan anggaran sesuai dengan janji visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok.
“Alhamdulillah di tahun 2026 ada penambahan dua pembangunan Puskesmas di Kelurahan Pancoran Mas dan Leuwinanggung. Awalnya kami mengusulkan penambahan 12 Puskesmas, akan tetapi lebih diprioritaskan yang lahannya sudah siap dan yang wilayahnya jauh dari pelayanan kesehatan,” ujar Samsul Ma’Arip Wakil Ketua Fraksi APSN DPRD Kota Depok kepada wartawan, Selasa (25/11/2025).
Dia juga mengatakan, guna memenuhi kelayakan layanan dasar masyarakat dalam penyediaan sarana kesehatan harus dilakukan secara bertahap dan berkala. Bahkan menurutnya program pembangunan Puskesmas harus ada setiap tahun di Kota Depok.
Selain itu masih kaitannya dengan kesehatan, Samsul Ma’ Arip menerangkan, prioritas penguatan bidang kesehatan juga difokuskan kepada keberlanjutan program Universal Health Coverarage (UHC). Namun skema penerapannya mulai 2026 dirubah dengan sistem ‘Cut Off’, agar anggaran daerah yang dialokasikan dapat lebih benar-benar efektif melindungi warga yang membutuhkan.
“UHC masih tetap berjalan secara normal dan direncanakan di 2026 tetap ada. Akan tetapi akan lebih diprioritaskan kepada warga yang lebih membutuhkan yang disebut dengan skema Cut Off,” ucap Samsul.
Lebih lanjut kaitannya dengan program pendidikan, Samsul menyebut rehabilitasi pembangunan sekolah, penambahan SD Negeri dan pencanangan pembangunan toilet sekolah masih menjadi fokus utama dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama eksekutif. Padahal kata dia, untuk mewujudkan pembangunan pendidikan itu seharusnya dilakukan menyeluruh dan merata, jangan sampai hanya sebatas sekadar pembangunan rehabilitasi sekolah saja.
“Harus fokus, ketika kita ingin menunjukkan bahwa pendidikan di Kota Depok itu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, ya kita harus benar-benar powerfull untuk bidang pendidikan pembangunannya dari SD kemudian sampai SMP,” tegas Samsul.
Maka itu, Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai NasDem Depok itu mendorong agar adanya pemerataan pembangunan SD Negeri dan SMP Negeri yang setimpal serta dibarengi pula dengan peningkatan kualitas pendidikan pada program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) yang digagas Wali Kota.
“Mudah-mudahan dengan kombinasi pendidikan baik yang dibawa oleh Dinas Pendidikan ataupun Kementerian Agama. Diharapkan dapat berkolaborasi untuk memajukan pendidikan di Kota Depok,” kata Samsul.
Kaitan dengan bidang perlindungan sosial, Samsul menyoroti terkait data kependudukan, dia meminta dalam hal ini dinas-dinas terkait segera melakukan pembahasan lebih lanjut secara bersama, agar ke depan tidak mempersulit masyarakat terutama kaitan dengan validasi desil prioritas penerima bantuan. Sehingga data yang terdapat di Dinas Sosial Kota Depok dapat sinkron dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dengan mencermati setiap bidang mengenai program prioritas layanan dasar tersebut. Pihaknya berharap penyusunan anggaran yang dirancang DPRD bersama Pemerintah Kota Depok dapat tepat sasaran serta tertuju untuk masyarakat.
“Bahwa setiap rupiah yang dianggarkan oleh Pemerintah Kota Depok. Nantinya harus bisa benar-benar tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat kota Depok,” tandas Samsul Ma’Arip. (Risky)
