 |
| Anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Bekasi Gilang Esa Mohamad saat menggelar Reses |
inijabar.com, Kota Bekasi - Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Mohamad, menyoroti berbagai permasalahan yang dihadapi warga terkait akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur saat menggelar Reses di RW.06 A, Jakasampurna, Bekasi Barat, Selasa (11/11/2025).
Gilang mencatat tiga masalah utama yang menjadi keluhan warga: pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam bidang pendidikan, ia menyoroti sulitnya akses masyarakat ke sekolah negeri, khususnya di wilayah yang jauh dari fasilitas pendidikan.
"Pemerintah harus mendorong pembangunan sekolah baru, atau memberikan beasiswa bagi yang tidak mampu untuk masuk sekolah swasta," kata Gilang.
Masalah kesehatan juga menjadi perhatian serius, terutama minimnya fasilitas kesehatan di kawasan Jakasampurna. Politikus PDI Perjuangan Kota Bekasi tersebut mengaku, telah mendorong pembangunan Puskesmas di wilayah tersebut.
"Saya sudah dorong bersama dewan Jakasampurna, supaya ada puskesmas. Semoga tahun depan bisa dibangun," harapnya.
Gilang juga menyinggung masalah tanah pemakaman yang semakin terbatas. Menurutnya, warga harus mengeluarkan biaya hingga Rp 15 juta untuk pemakaman, sehingga banyak yang akhirnya memilih ke Jakarta Timur.
"Saya sudah dorong agar Bekasi Barat punya lahan pemakaman baru," ungkapnya.
Sebagai tindak lanjut, Gilang akan mendorong Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) untuk mengalokasikan anggaran pembelian tanah bagi pembangunan sekolah, puskesmas, dan pemakaman. Ia juga akan mengawasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) untuk mengatasi titik-titik banjir.
Terkait kinerja Komisi II, Gilang mengungkapkan serapan anggaran dinas teknis masih rendah, baru mencapai 40 persen menjelang akhir tahun.
"Komisi II setiap minggu rapat dengan dinas teknis untuk mendorong percepatan," jelasnya.
Gilang mengajak masyarakat lebih aktif menyampaikan keluhan terkait pembangunan infrastruktur, tata ruang, perhubungan, dan penerangan jalan umum yang menjadi tanggung jawab Komisi II.
"Kami berharap masyarakat komunikatif dan memberikan kritikan supaya kami bisa mengawasi kerja OPD," pungkasnya. (Pandu)
