inijabar.com, Subang- Di pesisir utara Subang, angin laut yang lembab membawa cerita baru. Bukan soal tangkapan ikan, bukan pula soal banjir rob yang saban tahun menghantui. Kali ini, percakapan warung kopi dari Pamanukan sampai Blanakan dihiasi satu topik yang semakin nyaring: pemekaran Subang Utara.
Isu yang dulu hanya berputar di ruang-ruang rapat kini turun ke jalan-jalan kecil di kampung pesisir. Sejak proposal pemekaran resmi diajukan ke Kementerian Dalam Negeri dan mendapatkan dukungan penuh dari Pemprov Jabar serta DPRD, masyarakat mulai meraba-raba masa depan mereka. Ada harapan, ada rasa khawatir, ada juga tanda tanya besar: Benarkah pemekaran ini akan membuat hidup kami lebih baik?
Ketika Jarak Menjadi Beban
Bagi warga Subang Utara, jarak bukan sekadar angka di peta. Mengurus administrasi di pusat Kabupaten Subang butuh tenaga, bensin, dan waktu yang tak sedikit. Itu sebabnya banyak orang menyimpan ekspektasi besar pada rencana pembentukan Kabupaten Subang Utara yang akan menaungi 15 kecamatan dengan wilayah lebih dari 2.000 kilometer persegi.
“Kalau bisa bikin KTP atau izin usaha lebih dekat, tentu kami senang,” kata Hasan, pedagang sembako di Ciasem.
“Selama ini jauh… terlalu jauh,"sambungnya.
Pemekaran dianggap sebagai jalan pintas untuk memotong jarak dan membuka akses layanan publik yang selama ini dinilai kurang menjangkau wilayah pesisir dan pertanian.
Janji Percepatan Pembangunan
Di Pamanukan, cerita pembangunan infrastruktur ibarat lagu lama yang jarang selesai dinyanyikan. Jalan berlubang, irigasi yang menunggu perbaikan, hingga rob yang semakin sering masuk halaman rumah.
Pemekaran memberi harapan bahwa APBD baru akan menempatkan wilayah utara sebagai fokus utama, bukan sekadar pinggiran dari ibukota yang sibuk.
“Kalau jadi kabupaten sendiri, perhatian pasti lebih besar,” ujar Lilis, nelayan di Patimban.
“Kami ingin pesisir ini bukan hanya jadi tempat menunggu musibah datang,"katanya.
Investasi pun diprediksi ikut bergerak. Subang Utara memiliki potensi besar: tambak, hasil laut, pertanian, hingga kawasan industri pendukung Pelabuhan Patimban.
Namun Tak Semua Cerita Berwarna Cerah
Di balik optimisme itu, ada kekhawatiran yang tak bisa diabaikan. Pemekaran bukan barang murah. Gedung kantor bupati, DPRD, dinas, hingga perangkat pemerintahan baru memerlukan dana triliunan.
“Siapa yang menanggung bebannya sementara PAD belum jelas?” tanya seorang guru di Compreng.
Selain biaya, masyarakat juga mengingat contoh buruk dari daerah pemekaran lain: proses yang panjang, transisi administratif kacau, dan kadang hanya melahirkan elit-elit baru yang berlomba memperebutkan posisi strategis.
Di beberapa desa, muncul juga kekhawatiran akan kenaikan harga tanah dan potensi gesekan antarwilayah, terutama soal batas kecamatan dan akses ekonomi.
Pemekaran bisa memicu percepatan pembangunan, tapi juga bisa memunculkan ketimpangan baru jika pusat kabupaten ditetapkan terlalu dekat pada satu wilayah tertentu.
Harapan Warga: Jangan Hanya Memindahkan Kantor, Tapi Mengubah Kebijakan
Sebagian besar masyarakat Subang Utara sepakat: pemekaran yang realistis bukan sekadar memindahkan urusan pemerintahan dari Subang kota ke wilayah utara.
Yang diharapkan adalah perubahan pendekatan—pemerintah yang hadir bukan hanya secara fisik, tapi juga secara kebijakan.
Bukan sekadar gedung baru, tetapi, birokrasi yang lebih cepat, pelayanan publik yang inklusif, pembangunan yang menyejahterakan petani dan nelayan, dan mitigasi nyata untuk banjir rob serta krisis air bersih.
Gelombang Harapan yang Harus Dijaga
Pemekaran Subang Utara, dengan segala kelebihan dan kelemahannya, adalah momen bersejarah bagi warga pesisir Subang.
Sebagian melihatnya sebagai obor harapan, sebagian lain menganggapnya perjudian besar.
Namun satu hal pasti, suara masyarakat harus menjadi pusat dari proses ini. Karena pemekaran bukan hanya soal garis batas administratif, melainkan tentang seberapa jauh pemerintah mau mendekat pada rakyatnya.
Dan di Subang Utara, harapan itu sudah lama dinyalakan, tinggal bagaimana pemerintah memastikan bahwa api kecil itu tidak padam sebelum sempat menerangi pesisir.(*)
