 |
| Para penyapu jalan di Kota Bandung |
inijabar.com, Kota Bandung – Polemik efektivitas 1.500 penyapu jalan di Kota Bandung kian memanas. Sorotan tajam dari tak hanya memicu perdebatan publik, tetapi juga membuka dugaan persoalan sistemik dalam pengelolaan tenaga kebersihan.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengakui ada persoalan serius soal kinerja 1.500 petugas penyapu jalan.
Masalah serius itu, kata Farhan, dalam sistem pengawasan dan pendataan petugas. Selama ini, pencatatan masih dilakukan secara manual. Ini membuka celah besar bagi ketidaksesuaian antara data dan kondisi nyata di lapangan.
“Sulit memastikan siapa yang benar-benar bekerja,” ungkapnya.
Fakta mencengangkan itu semakin terlihat saat peluncuran program “Anu Sasapu Bandung”. Dalam momen tersebut, Farhan menyaksikan langsung rendahnya disiplin petugas mulai dari keterlambatan hingga pekerjaan yang tak selesai sesuai target.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar: apakah anggaran yang digelontorkan benar-benar efektif, atau justru bocor dalam praktik administratif yang lemah?
Di tengah sorotan publik, Pemerintah Kota Bandung kini berada di bawah tekanan untuk segera berbenah. Reformasi sistem pengawasan berbasis digital hingga evaluasi menyeluruh terhadap tenaga kerja disebut menjadi langkah mendesak.
Kasus ini tak sekadar soal kebersihan kota. Lebih jauh, ini menyangkut akuntabilitas anggaran dan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan.
Jika tak segera dibenahi, bukan tak mungkin istilah “penyapu jalan gaib” akan menjadi simbol kegagalan birokrasi di mata warga.
Sebelumnya Gubernur Jabar Dedi Mulyadi secara terbuka mempertanyakan kinerja ribuan petugas tersebut. Ia menilai jumlah besar itu seharusnya berdampak signifikan terhadap kebersihan kota. Namun realitas di lapangan justru berbanding terbalik.
“Banyak yang seperti hanya ‘tanda tangan’, tapi tidak terlihat kerja nyatanya,” sindirnya, yang langsung menyulut perhatian publik.(*)
