 |
| Beberapa peserta yang mengikuti pelatihan di Pusdiklat Mandiri Milik SPD Group |
inijabar.com, Kota Bekasi - Direktur Utama PT Security Phisik Dinamika (SPD) Group, Muhammad Ali Ahmad atau yang akrab disapa Panglima Ali, meminta pemerintah untuk melakukan regulasi ulang, terhadap aturan pendirian Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) di Indonesia.
Ali menekankan, setiap perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengamanan, idealnya wajib memiliki Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) mandiri, guna menjamin kualitas personel yang diterjunkan untuk menjaga obyek vital, industri, hingga pemukiman.
"Kalau mau melihat profesionalitas sebuah perusahaan pengamanan, lihat diklatnya. Bagaimana kita mau bicara profesional kalau sarana pendidikannya saja tidak ada?" ujar Ali saat dihubungin melalui sambungan telepon, Rabu (22/4/2026).
Menurut Ali, industri pengamanan bukan sekadar bisnis penyaluran tenaga kerja, melainkan profesi spesialis, yang bertanggung jawab atas keselamatan nyawa dan aset. Sayangnya, masih adanya BUJP yang tidak memiliki sarana pendidikan sendiri dan hanya mengambil SDM 'siap pakai' dari perusahaan lain.
Ia berkaca pada perjalanan SPD Group yang telah berdiri selama 27 tahun. Sebelum terjun ke industri BUJP, Ali yang memiliki latar belakang sebagai pengawal (bodyguard) tokoh nasional termasuk Prabowo Subianto dan Wiranto, menyadari bahwa keterampilan bela diri saja tidak cukup.
"Kita latih mereka segala macam kemampuan bela diri, tapi ternyata orang lebih membutuhkan satpam, maka akhirnya kita beralih ke pelatihan satpam. Di situ kami belajar, bergerak di bidang keamanan wajib punya diklat, tidak bisa tidak," tuturnya.
Saat ini, SPD Group memiliki fasilitas Pusdiklat seluas hampir 5 hektare di Citeureup dengan fasilitas lengkap, termasuk kendaraan taktis, serta cabang di wilayah Cilandak, Jakarta Selatan. Selama hampir tiga dekade, perusahaan ini tercatat telah mencetak lebih dari 16.000 personel satpam.
Urgensi kepemilikan Pusdiklat juga didasari pada besarnya risiko , yang dihadapi personel di lapangan. Ali mengingatkan bahwa petugas pengamanan, sering kali menjadi target utama pelaku kejahatan.
"Jangan kita menempatkan satpam yang tidak terlatih karena risikonya adalah nyawa. Perampok itu pasti melumpuhkan satpam dulu sebelum bekerja," tegas Ali.
Selain aspek fisik, Ali mengedepankan etika dan spiritual dalam kurikulum pendidikannya. Di Pusdiklat SPD, para calon satpam diwajibkan menjalankan kegiatan rohani, seperti shalat berjamaah dan puasa sunah untuk memperkuat karakter.
"Di SPD, adab dan etika nomor satu di samping keterampilan dasar," imbunya.
Ali juga menyoroti fenomena di industri BUJP saat ini, di mana banyak perusahaan memenangkan tender dengan harga murah, namun mengabaikan standar upah minimum (UMR) serta kualitas pelatihan. Padahal, peran satpam sangat krusial sebagai bagian dari 'Rakyat Terlatih' yang menjaga stabilitas ekonomi.
"Industri adalah pembayar pajak nomor satu, dan yang menjaga industri selama 24 jam adalah satpam. Jika satpamnya tidak terlatih dan terjadi gangguan keamanan, maka ekonomi negara pun bisa ikut terdampak," jelas Ali.
Sebagai penutup, ia berharap pemerintah memperketat izin operasional BUJP dengan mewajibkan kepemilikan sarana diklat sebagai syarat mutlak. Menurutnya, investasi besar dalam mendidik manusia, adalah harga yang pantas demi keamanan bangsa.
"Regulasi harus dipertegas. Jangan bergerak di bidang profesi ini kalau tidak siap dengan semua komponennya," pungkasnya. (Pandu)
