 |
| Ilustrasi |
inijabar.com, Subang - Di balik penetapan jadwal Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada 6 Desember 2026, terselip sinyal yang tak bisa diabaikan, tekanan fiskal mulai terasa.
Pemerintah Kabupaten Subang memang memastikan pesta demokrasi di 165 desa tetap berjalan, namun dengan satu catatan penting—anggaran dipangkas hingga 30 persen.
Dari rencana awal Rp30 miliar, biaya pelaksanaan kini ditekan menjadi Rp24 miliar. Efisiensi ini bukan sekadar langkah administratif, melainkan cerminan realitas keuangan daerah yang tengah mengetat. Di tengah tuntutan belanja publik dan keterbatasan pendapatan, Pilkades pun ikut “dirasionalisasi”.
Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dispemdes Subang, Agung Subur, menegaskan bahwa pemangkasan dilakukan tanpa mengorbankan substansi pelaksanaan. Namun pertanyaannya, sejauh mana efisiensi ini berdampak pada kualitas demokrasi desa?
Di lapangan, mekanisme pembiayaan juga berubah. Dana yang bersumber dari Bantuan Keuangan (Bankeu) APBD Kabupaten akan langsung ditransfer ke pemerintah desa penyelenggara. Skema ini memangkas rantai birokrasi, tetapi sekaligus menuntut kesiapan desa dalam mengelola anggaran secara mandiri dan akuntabel.
Menariknya, di tengah keterbatasan anggaran, inovasi justru didorong. Tiga desa akan menggelar pemungutan suara berbasis digital atau e-voting.
Langkah ini digadang-gadang sebagai efisiensi jangka panjang, sekaligus modernisasi sistem demokrasi desa. Namun, di sisi lain, muncul pertanyaan soal kesiapan infrastruktur dan literasi digital masyarakat.
Tak hanya soal uang, Pilkades 2026 juga dibayangi perubahan regulasi. Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa membuat 30 kepala desa petahana dipastikan tak bisa mencalonkan diri kembali. Batas maksimal tiga periode menjadi garis tegas yang mengakhiri dominasi sejumlah figur lama.
Kondisi ini membuka ruang kompetisi baru, namun juga berpotensi memicu dinamika politik lokal yang lebih tajam.
Di tengah anggaran yang dipangkas dan aturan yang diperketat, kontestasi Pilkades Subang 2026 diprediksi tak sekadar soal memilih pemimpin, tetapi juga menjadi ujian ketahanan fiskal dan kualitas demokrasi di tingkat desa.
Efisiensi mungkin tak terelakkan. Namun jika tak dikelola hati-hati, penghematan hari ini bisa berujung pada biaya sosial dan politik yang lebih mahal di masa depan.(*)
