 |
| Foto: istimewa |
inijabar.com, Kota Bekasi- Usulan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) hingga level DPRD yang didorong memantik ironi politik di daerah, khususnya di Jawa Barat seperti Kota Bekasi.
Pernyataan keras yang menyebut kebijakan ini sebagai “kiamat bagi partai kecil dan baru” justru berpotensi menjadi bumerang bagi NasDem sendiri di tingkat lokal.
Sekedar Diketahu Wakil Ketua DPR RI asal Partai NasDem, Sahroni yang mengusulkan ambang batas (parliamentary threshold) di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota dinilai Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, justru menjadi kiamat bagi partai kecil di level daerah.
Adi mengatakan, usulan ini bisa menjadi kiamat bagi partai kecil dan partai baru.
"Kalau ambang batas parlemen juga berlaku untuk DPRD, bakal jadi kiamat bagi partai kecil, partai belum pernah lolos parlemen, dan partai politik baru," ujar Adi kepada wartawan, Sabtu (25/4/2026).
Menurutnya, adanya ambang batas DPRD menyebabkan banyak partai politik yang lenyap di level DPRD. Terutama partai yang tak pernah lolos parlemen.
Di Kota Bekasi, realitas politik menunjukkan Partai NasDem Kota Bekasi belum memiliki pijakan kuat. Dalam beberapa periode pemilu legislatif, partai ini kesulitan menembus kursi DPRD.
Artinya, jika ambang batas diberlakukan di level daerah, NasDem justru berisiko semakin tersingkir sebelum sempat membangun basis elektoral yang solid.
Secara strategi, usulan ini terlihat menguntungkan partai besar yang sudah mapan dan memiliki mesin politik kuat di daerah.
Namun di wilayah seperti Bekasi yang peta politiknya didominasi partai lama dengan basis massa loyal kebijakan ini bisa mempersempit ruang kompetisi. Partai seperti NasDem yang belum stabil di level akar rumput akan makin sulit berkembang. Apalagi ada wacana usulan dapil kembali menjadi 6 dapil di Kota Bekasi dari sebelumnya 5 dapil.
Selain itu, penerapan ambang batas DPRD berpotensi:
-Mengunci regenerasi politik lokal karena partai baru sulit masuk
-Mengurangi variasi representasi politik di daerah-
Memperkuat oligarki partai besar di tingkat kota/kabupaten
Dalam konteks Jawa Barat, khususnya Bekasi yang merupakan wilayah urban dengan pemilih dinamis, seharusnya ruang kompetisi politik lebih terbuka. Namun jika ambang batas diperluas, justru terjadi penyempitan demokrasi elektoral.
Kesimpulannya, usulan NasDem ini bukan hanya ancaman bagi partai kecil secara umum, tetapi juga bisa menjadi “jebakan strategis” bagi NasDem sendiri di daerah yang belum menjadi basis kuatnya. Alih-alih memperluas pengaruh, kebijakan ini justru berpotensi mengunci peluang mereka untuk tumbuh di level lokal.(*)
