 |
| Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi Misbahudin |
inijabar.com, Kota Bekasi - Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Misbahudin, menyoroti pentingnya pemerataan infrastruktur pendidikan di Kota Bekasi, agar para orang tua murid mendapatkan informasi yang utuh, memahami regulasi yang ada, dan tidak berasumsi sendiri terkait kelanjutan pendidikan anak-anak mereka.
Menurut Misbahudin, pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP di Kota Bekasi tahun ini sebenarnya berjalan jauh lebih baik, tertib, dan kondusif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Kendati demikian, kekhawatiran masyarakat, khususnya terkait keterbatasan kuota sekolah negeri dan faktor ekonomi dinilai muncul, akibat belum tersampaikannya program jaminan pendidikan dari pemerintah secara menyeluruh hingga ke tingkat bawah.
"Pelaksanaan (PPDB) tahun ini sudah jauh lebih bagus dan aman dari tahun kemarin. Namun, saat kami turun reses ke masyarakat, masih ada kekhawatiran dari orang tua jika anaknya tidak diterima di sekolah negeri, terutama karena faktor ekonomi untuk masuk swasta. Padahal, pemerintah sudah menyiapkan berbagai solusi, salah satunya lewat program beasiswa dan bantuan subsidi pendidikan," ujar Misbahudin, Selasa (14/7/2026).
Misbahudin mencontohkan aspirasi dari warga di Kelurahan Jatirasa. Wilayah tersebut saat ini belum memiliki bangunan fisik SMP negeri, sehingga warga setempat harus mendaftar ke SMP Negeri 9 yang jarak zonasi geografisnya cukup jauh karena berbatasan dengan Kecamatan Jatiasih.
Terkait kendala tersebut, Komisi IV DPRD Kota Bekasi telah berkoordinasi dengan lintas dinas terkait. Pihak dinas menyepakati bahwa kelurahan yang belum memiliki SMP negeri, memang menjadi prioritas pembangunan. Namun, prosesnya membutuhkan waktu karena terkendala pengadaan lahan, serta regulasi pembatasan pengangkatan tenaga pendidik baru.
Sebagai solusi cepat dan efektif guna menampung siswa di wilayah padat penduduk seperti Jatirasa, Misbahudin mendorong pemanfaatan dan penambahan kuota sekolah rintisan, serta optimalisasi kerja sama dengan sekolah swasta.
"Pemerintah Kota Bekasi sebenarnya menyiapkan skema bantuan pendidikan. Di sekolah swasta rintisan, misalnya, ada kuota khusus hingga 70 siswa per sekolah yang mendapatkan subsidi penuh atau gratis untuk membantu warga yang kurang mampu. Pemerintah juga menganggarkan beasiswa agar anak-anak tetap bisa bersekolah," jelasnya.
Lebih lanjut, Misbahudin meluruskan pandangan yang berkembang di masyarakat mengenai adanya sebutan 'sekolah unggulan'. Ia menegaskan, bahwa kualitas pendidikan, kurikulum, dan fasilitas sekolah saat ini sudah merata dan memiliki standar yang sama, baik sekolah negeri maupun swasta. Sekolah swasta bahkan memiliki nilai tambah dengan fokus keagamaan yang kuat.
Ia menilai, sering kali anak tidak bersekolah bukan karena faktor ekonomi yang tidak terjangkau, melainkan karena ego atau keinginan anak ataupun orang tua yang memaksakan diri harus masuk ke satu sekolah tertentu demi mengikuti teman-temannya.
Untuk itu, politisi Partai Gerindra Kota Bekasi ini meminta aparatur kewilayahan mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, hingga pengurus RT dan RW untuk terlibat aktif dalam menggencarkan sosialisasi.
"Dinas pendidikan maupun dinas lainnya memiliki banyak program bagus, mulai dari beasiswa sekolah, beasiswa kuliah, hingga program Kejar Paket C gratis. Sayangnya, informasi ini sering kali tidak sampai ke telinga masyarakat. Di sinilah peran kelurahan dan kecamatan sangat penting untuk mengedukasi warga secara rutin, agar para orang tua tidak perlu cemas dan bisa memilih jalur pendidikan terbaik untuk anaknya," pungkasnya. (Pandu)
